Jakarta – Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki kualitas kebijakannya di tengah derasnya tantangan Global Megatrend dan era VUCA (Volatility, Uncertainly, Complexity, Ambiguity). Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul dan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). Oleh karena itu Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dibentuk sebagai respon pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di negeri ini. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Basseng, M.Ed saat memberikan sambutan pada Pembukaan Pelatihan Calon Analis Kebijakan (CAK) Angkatan XIX yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (18/5).
“Dibentuknya JFAK merupakan upaya pemerintah daerah membenahi kualitas kebijakan yang dinilai masih banyak terjadi tumpang tindih kebijakan satu dengan lainnya, terlihat dari ranking indeks yang dikeluarkan oleh Worldwide Governance Indicators yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kualitas kebijakan yang rendah dibanding di kawasan Asia Tenggara. Analis kebijakan memiliki peran strategis untuk memperbaiki kualitas kebijakan, melalui analisis kebijakan (AK) yang dibuatnya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar dalam menentukan arah roda pemerintahan” tambahnya.
Basseng menjelaskan, JFAK bukan saja diberi tugas untuk menghasilkan publikasi kajian, namun juga didorong untuk melakukan advokasi rekomendasi kebijakan yang selaras dengan upaya perbaikan kebijakan publik. Kebijakan yang tidak hanya didasari oleh intuisi, opini, dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan, tetapi didukung oleh bukti-bukti yang memadai.
Oleh karena itu, Basseng mengatakan kepada para peserta untuk mengikuti pelatihan CAK ini dengan serius dan menyerap berbagai informasi dan pengetahuan tidak semata-mata sebagai syarat untuk pengangkatan jabatan dan menggugurkan kewajiban.
“Saya harap dengan motivasi dan komitmen yang kuat oleh seluruh pemangku jabatan analis kebijakan dapat menjadi sebuah ekosistem baru yang saling melengkapi dalam menunjang upaya pemecahan masalah lintas sektor dan lebih besar lagi meningkatkan kualitas kebijakan di Indonesia.” tutupnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Pengajaran Dan evaluasi Penyelenggaraan, Pusbangkom TSK ASN, Ria Veriani, S.IP., M.P.A dalam laporannya mengungkapkan, Pelatihan CAK angkatan XIX ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 10 Juni 2022 yang didukung LMS dengan portal e-learning “tsk.asnunggul.lan.go.id” sebagai fasilitas berbagi informasi, bahan pembelajaran, mengunggah penugasan, dan evaluasi penyelenggaraan. Pelatihan ini diikuti sebanyak 30 orang yang berasal dari Kementerian/Lembaga sebanyak 27 orang, dan 3 orang dari Pemerintah Provinsi/Kota.