MELETAKKAN PONDASI PEMBANGUNAN APARATUR
Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957, dan susunan organisasi dan tugas fungsinya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 283/P.M./1957. Pendirian LAN didasarkan pada rancangan yang dibuat oleh Panitia Perencanaan Pembentukan Lembaga Pendidikan Tenaga Administrasi Pemerintah yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan tugas untuk membuat rencana lengkap dan konkret tentang pembentukan suatu institut bagi pendidikan tenaga administrasi pemerintahan demi hadirnya aparatur pemerintah yang cakap dan terampil dalam sistem administrasi negara yang sesuai dengan bentuk negara merdeka.
Meski peraturan pembentukannya ada sejak 1957, baru setahun kemudian LAN mulai beroperasi dan melakukan kegiatan, tepatnya sejak 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo SH sebagai Direktur LAN yang pertama. Di era kepemimpinan inilah, muncul tonggak-tonggak prestasi awal, antara lain pembentukan Perguruan Tinggi Kedinasan Ilmu Administrasi Negara (PTDIAN) melalui Keputusan Menteri Pertama RI No. 578/MP/1960 tanggal 24 Desember 1960. LAN juga mulai melakukan kiprah dalam fora internasional sejak masa kepemimpinan pertama ini, yakni melakukan kerjasama internasional dengan Indiana University (AS) untuk akselerasi pengembangan ilmu administrasi di Indonesia.
TONGGAK MODERNISASI KELEMBAGAAN & PROFESIONALISME APARATUR
Memasuki masa 1970-an, diangkatlah Mayjen Pol. Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA sebagai pemimpin tertinggi LAN. Mulai masa kepemimpinannya, sebutan Direktur LAN berubah menjadi Ketua LAN. Seiring dengan Repelita, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas, fungsi, dan susunan organisasi LAN dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957. Sejak saat itu organisasi LAN diatur dengan Keppres No. 5 Tahun 1971. Dalam peraturan tersebut, tugas LAN adalah membantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan daya guna dan hasil guna administrasi negara, sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya.
LAN semakin berperan penting, baik sebagai rujukan administrasi negara maupun penajaman tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 1974 LAN mengadakan pentaloka bagi instansi vertikal dan dinas otonomi. Tahun itu juga diterbitkan Inpres No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keppres 34/72 ihwal penyusunan kelengkapan diklat PNS, mulai dari susunan pengajaran, persyaratan, sarana, dan prasarana diklat. Adapun dari sisi kelembagaan, ekspansi terus diperluas. Tahun 1974 berdiri kantor perwakilan di Makassar dan STIA LAN Ujung Pandang. Pada tahun 1976 Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA diangkat sebagai Ketua LAN menggantikan Awaloedin Djamin. Setahun setelah pengangkatannya, mulai dibangun pusat pendidikan dan latihan pegawai negeri yang terletak di Pejompongan.
ERA PRESTASI, DEDIKASI DAN PARTISIPASI
Pada tahun 1983 Sondang Siagian digantikan oleh Prof. Bintoro Tjokroamidjojo, MA sebagai Ketua Lan yang keenam. Pada tahun pertama kepemimpinannya, moto LAN dilengkapi dengan nilai-nilai dasar, yakni Prestasi, Dedikasi, dan Partisipasi. Tahun itu juga terbit buku Bunga Rampai Administrasi Negara.
Dari segi infrastruktur, pada masa kepemimpinannya diresmikan Gedung PPLPN LAN Pejompongan oleh Mensesneg Sudharmono, SH setelah memakan waktu pembangunan selama tujuh tahun. Juga diremiskan Masjid Nurul Ihsan. Keduanya pada tahun 1984. Kerjasama internasional juga cukup banyak dilakukan pada masa kepemimpinan Bintoro Tjokroamidjojo, di antaranya penelitian bersama dengan Asia Pacific Development Centre (APDC) dan United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) (1985), kerjasama dengan Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) (1985), kerjasama dengan Overseas Training Office/Bappenas dan APDS untuk mengirimkan 30 pegawai mendapatkan pelatihan penelitian kebijaksanaan di APDC Kuala Lumpur (1987).
PENGUATAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
Pada dasawarsa berikutnya, LAN semakin memperluas jejaring dan menguatkan perannya sebagai instansi pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil. Pada tahun 1988 LAN memproduksi sebuah buku berjudul “Informasi Organisasi Aparatur Pemerintah Pusat”. Buku ini menyajikan Susunan Organisasi Departemen (Kementerian) dan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen sesuai dengan peraturan perundangan pada saat itu. Pada tahun yang sama LAN juga mendorong keluarnya Kepmenpan No. 11 tahun 1988 tentang Ujian Dinas Penyesuaian/ Kenaikan Pangkat. Pada tahun 1989, LAN melakukan restrukturisasi kelembagaannya yang kedua melalui Keppres 20/1989. Peraturan tersebut semakin menguatkan kedua peran LAN yakni pendidikan dan pelatihan pegawai negeri serta penelitian dan pengembangan di bidang Administrasi Negara.
Sejak tahun 1990, kepemimpinan LAN dipegang oleh Prof. Dr. J.B. Kristiadi. Melalui pergantian tampuk kepemimpinan kepada sosok muda dan intelek, LAN membuat beberapa titik kemajuan, baik dalam penyelenggaraan forum nasional hingga pengembangan diklat pegawai negeri. Pada masa Kepemimpinan Dr. JB Kristiadi, yang dimulai tahun 1990, Kurikulum STIA ditata kembali, untuk kemudian dibukanya dua jurusan baru: Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis.
MANAJEMEN KINERJA UNTUK MEMPERKOKOH SANKRI
Tahun 1998 diawali dengan pergantian komando LAN kepada Prof. Dr. Mustopadidjaja, AR, SE, MPIA. Pada masa beliau, LAN mengalami beberapa perubahan internal. Perubahan tersebut antara lain penggantian nomenklatur nama pimpinan, peguatan tugas-fungsi dan perubahan kelembagaan organisasi, reorientasi visi dan misi serta pembuatan Rencana Strategis LAN sebagai arah gerak institusi. Penguatan tugas dan fungsi LAN terus berjalan dengan terbitnya Keppres No. 8 tahun 1999, Keppres 40 Tahun 2000, Keppres no. 166 tahun 2000, Keppres nomor 178 tahun 2000, Keppres Nomor 103 tahun 2001, hingga Keppres No 110 tahun 2001. Sejalan dengan reformasi internal, LAN juga memberikan sumbangsih kepada reformasi penyelenggaraan pemerintahan, berupa pembuatan “Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” pada tahun 1999.
Tahun 1999 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999, Struktur Organisasi LAN kembali mengalami perubahan dengan mengalami penambahan jumlah eselon I menjadi 6 (enam) yaitu Deputi bidang kajian kinerja kelembagaan, deputi bidang manajemen kebijakan dan pelayanan, deputi bidang litbang administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara, deputi bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur dan deputi bidang pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi nasional serta Sekretariat \utama. Tahun 1999 ini, juga tercatat sebagai lahirnya unit setara eselon 2 yaitu Inspektorat yang memiliki fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LAN.
MENYONGSONG BIROKRASI KELAS DUNIA YANG INOVATIF
Tahun 2013 Prof. Agus Dwiyanto diangkat menjadi kepala LAN menggantikan Dr. Asmawi Rewansyah. Pengangkatan beliau merupakan hasil proses selesi terbuka pertama yang dilakukan LAN. Menyusul reformasi kelembagaan LAN di tahun yang sama, reformasi di bidang Diklatpim dilakukan dengan diluncurkannya diklatpim pola baru: Baru dalam kurikulum maupun metode penyampaian. Pelaksanaan Reform Leader Academy berkolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah juga telah dilaksanakan. Dan perencanaan sekolah kader dimulai di era ini pula. Untuk lebih mengefektifkan peran LAN terutama di pulau Sumatera, pada era Agus Dwiyanto ini pula pembangunan gedung PKP2A Aceh mulai dilakukan dan kemudian diresmikan.
Memperkuat fungsi LAN di tengah-tengah arus perubahan yang cukup deras, Agus Dwiyanto merampingkan kelembagaan LAN yang dimaksudkan juga sebagai model bagi instansi pemerintah lainnya. Less structure, rich in functions. Kedeputian Inovasi yang didirikan, juga merupakan hasil inovasi struktur kelembagaan LAN. Dalam kurun waktu tersebut, LAN juga mengalami perubahan organisasi secara signifikan. Sebelumnya LAN memiliki 5 Deputi dan 1 sekretaris utama (6 pejabat eselon 1) menjadi 3 deputi dan 1 sekretaris utama. Rightsizing organisasi ini dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Pelaksanaan rightsizing organisasi ini menjadi pilot ptoject secara nasional. Sejalan dengan Struktur baru LAN, penanaman nilai-nilai baru juga dicanangkan: Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli.
Menggantikan Prof Agus Dwiyanto yang memasuki masa purna bakti, dilantiklah Dr. Adi Suryanto, MSi, sebagai kepala LAN yang ke 13. Adi Suryanto bekerja cepat untuk mewujudkan LAN yang semakin modern, dinamis dan berkontribusi nyata. Modernisasi proses bisnis LAN ini ditandai dengan semakin diperkuatnya e-gov atau pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan LAN. Aplikasi-aplikasi elektronis untuk menunjang proses bisnis semakin digalakkan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal.
MENJAWAB TANTANGAN ERA DISRUPSI MELALUI TRANSFORMASI ADMINISTRASI NEGARA
Kepemimpinan Adi Suryanto mendorong LAN untuk menggaungkan 3 area transformasi dalam hal pengembangan kompetensi ASN yakni 1. Transformasi kelembagaan bangkom dengan mengusung ASN Corpu sejak tahun 2018. Melalui ASN Corpu pengembangan kompetensi dilakukan secara terintegrasi; 2. Digitalisasi Bangkom dengan tujuan melalui digitalisasi bangkom, LAN mampu mengembangkan konsep pembelajaran yang memadukan pembelajaran klasikal dan distance Learning, yang dikenal dengan Blended Learning; dan 3. Perubahan Budaya Bangkom dengan mereformulasi kurikulum, metode, pola pembelajaran, dan merancang lahirnya ekosistem pembelajaran. Transformasi tersebut tentunya terlaksana dibarengi dengan derapan perubahan dan kemajuan di bidang bangkom ASN demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Namun kepemimpinan beliau harus berakhir di tahun 2023, Lembaga Administrasi Negara (LAN) kehilangan guru sekaligus pimpinan, Kepala LAN, Prof. Adi Suryanto, S.Sos., M.Si., CHRM. yang berpulang pada 15 Desember 2023.
Alm.Adi Suryanto lahir pada 8 Desember 1969, di Kebumen, Jawa Tengah, Ayahnya H. Soehadji Kartosoehodo, Purnawirawan Pembantu Letnan Satu (Peltu) TNI Angkatan Darat dan Ibu Hj. Satirah Hardjosumarto. Memulai kiprahnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 1994, beliau diangkat sebagai PNS setahun berselang pada 1995. Beberapa pencapaian diraihnya melalui beberapa jabatan struktural: Kasubbag Tata Usaha pada Puslitbang SDM (1999), Kepala Bagian di Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah (2001), Plt. Kepala Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah (2008), Sekretaris Utama LAN (2012), Plt. Kepala LAN (2015). Pada tahun yang sama, di tahun 2015, Adi Suryanto dilantik sebagai Kepala Lembaga Administrasi Negara.
Prof. Dr. Adi Suryanto, S.Sos M.Si, CHRM, menggiring LAN untuk terus melaju dalam menghadapi tantangan kekinian birokrasi. Untuk itu berbagai upaya dilakukan LAN dalam membangun smart organization. Hal tersebut terbukti dengan terjalinnya kerjasama dengan berbagai stakeholders dan menyelenggarakan event Internasional seperti Eropa Conference, Indonesian-Japan Knowledge Exchange Seminar, dan International Conference on Administrative Science. Bersama LAN, beliau juga berkontribusi nyata dalam pembangunan administrasi negara diantaranya dengan menjadi Presiden General Assembly EROPA pada tahun 2023, Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Pengarah Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN dan Anggota Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif (Pansel) JPT Pratama.
Terima kasih Prof. Dr. Adi Suryanto, S,Sos M.Si, CHRM, untuk setiap pengabdian dan langkah nyata demi membawa LAN ke arah yang lebih baik. Kegigihan Beliau melakukan transformasi dan merajut kolaborasi dengan seluruh elemen, menjadi inspirasi dan sumbangsih nyata karya terbaik bagi bangsa.