Menu Close

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan kebutuhan di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, pengembangan dan penetapan program penyelenggaraan, standar kualitas, serta akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya, pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, pelaksanaan sertifikasi kelulusan peserta pelatihan penjenjangan, dan pengembangan sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pembinaan program dan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
b. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kebijakan pembinaan program Pengembangan Kompetensi;
c. pelaksanaan perencanaan dan pemantauan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
d. pelaksanaan pengembangan dan penetapan program penyelenggaraan, standar kualitas, serta akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
e. pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya;
f. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
g. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
h. pelaksanaan sertifikasi kelulusan peserta pelatihan penjenjangan;
i. pelaksanaan penyiapan pengembangan kebijakan sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN;
j. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan karakter ASN;
k. pelaksanaan penjaminan mutu Pengembangan Kompetensi ASN;
l. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan
m. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Scroll Up