Jakarta – Tantangan lingkungan strategis birokrasi semakin komplek, pimpinan dituntut untuk mampu mengelola setiap perubahan yang bergerak kian cepat, ia harus dapat melihat peluang di tengah krisis sama halnya saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pimpinan birokrasi harus dapat mengelolanya menjadi sesuatu hal yang positif. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VII tahun 2022, di Graha Makarti Bhakti Nagari, LAN Corporate University, Pejompongan, Rabu (11/5).
“Pimpinan Birokrasi harus memiliki wawasan kebencanaan, ia harus dapat melihat kemungkinan sekecil apapun untuk dapat diantisipasi lebih awal sehingga tidak berdampak signifikan, terlebih jika ditelisik Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kebencanaan cukup tinggi, disinilah manajemen krisis memiliki peranan penting dalam mencegah permasalahan lebih besar. Selama ini birokrasi dinilai hanya menjalankan rutinitas semata, bahkan ketika dilanda krisis covid tidak ada persiapan matang baik dari sisi organisasi, sumber daya manusia dan infrastruktur, namun dari sinilah kita sama-sama belajar bahasa birokrasi kedepannya harus lebih cepat dan tanggap dalam mengelola krisis” jelasnya.
Adi Suryanto melanjutkan, belajar dari pandemi sebenarnya di satu sisi menjadi pembelajaran bagi birokrasi untuk selalu menyiapkan manajemen krisis, dimana birokrasi diajarkan untuk selalu aktif dan inovatif keluar dari kebiasaan lama, serta menciptakan era new normal dengan pengembangan cara-cara baru, pola kerja yang baru dan teknologi baru dalam rangka memenuhi pelayanan masyarakat.
Kepala LAN juga menceritakan bagaimana pandemi juga mendorong seluruh badan diklat untuk bertransformasi dalam proses penyelenggaraan pelatihannya. Jauh sebelum pandemi LAN telah mengeluarkan kebijakan pola pembelajaran virtual learning namun masih belum dapat diterapkan di seluruh badan diklat, namun ketika pandemi kemarin melanda, seluruh badan diklat dipaksa untuk menerapkan pola pembelajaran tersebut.
“Jadi pandemi ini memiliki dampak positif bagi birokrasi untuk mampu beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan strategis dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi” pungkasnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, selain pandemi covid, kita juga memiliki tantangan bonus demografi yang harus dikelola dengan baik, oleh karena nya pengembangan kompetensi menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan di era saat ini, pengembangan kompetensi harus menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan strategis agar dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang kian cepat.
“Maka disinilah dibutuhkan para pemimpin yang mampu berpikir strategis dalam mengurai kompleksitas dan menyusun strategi dalam menghadapi perubahan yang kian masif, maka melalui PKN tingkat II peserta akan dibentuk melalui kompetensi kepemimpinan strategi. Untuk itu dalam PKN Tingkat II pola baru ini lebih menekankan pada learning, proyek perubahan bukanlah satu-satu nya tujuan hasil akhir yang ingin dicapai, melainkan pada proses mengelola perubahan di dalam organisasinya, mampu melakukan terobosan baru terhadap kebuntuan atau permasalahan yang terjadi dalam organisasi, kemudian mampu mendorong semua pihak untuk mendukung perubahan tersebut” tutupnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng, M.Ed dalam laporannya menjelaskan penyelenggaraan PKN Tingkat II ini dilaksanakan secara blended learning, namun tetap mengedepankan pendekatan experiential learning dengan memasukkan pengalaman belajar dari berbagai sumber baik di kelas, mandiri, maupun di tempat kerja.
Adapun jumlah peserta yang mengikuti PKN Tingkat II ini diikuti oleh 60 orang peserta yang berasal dari 10 Kementerian berjumlah 19 orang, 15 LPNK/LTN berjumlah 27 orang, dan 8 Pemerintah Daerah berjumlah 14 orang.