Jakarta – Proses perumusan kebijakan diawali dari sebuah isu permasalahan yang kemudian menjadi fokus pemerintah dalam memecahkannya melalui sebuah kebijakan publik. Namun tidak berakhir sampai disitu, kendati kebijakan telah dikeluarkan tentunya akan menimbulkan polemik terhadap kebijakan tersebut yang kemudian memunculkan kembali isu baru dari implementasi kebijakan tersebut, inilah yang disebut dengan dinamika isu kebijakan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Analis Kebijakan LAN, Dra. Elly Fatimah, M.Si dalam kegiatan Virtual Public Lecture seri XIV, Senin (11/10).
“Indonesia memiliki berbagai suku bangsa serta kondisi geografis yang berbeda, oleh karena itu pemerintah sebagai legislator harus mampu menyelesaikan permasalahan tesebut melalui pendekatan yang bervariasi pula, tidak menyamakan kebijakan daerah satu dengan lainnya,” ungkapnya.
Elly menambahkan, permasalahan yang bervariasi itu tentu mendorong pemerintah untuk dapat menyelesaikan melalui pendekatan yang berbeda maka sangat penting pemerintah dapat melakukan terobosan-terobosan baru serta inovasi dalam rangka memecahkan masalah publik yang bervariasi tersebut.
Melalui Virtual Public Lecture (VPL) kali ini, peserta akan diajak untuk memahami dinamika isu kebijakan publik serta inovasi kebijakan publik, Elly berharap melalui kegiatan ini setiap analis kebijakan (AK) mampu untuk berpikir kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan publik serta mampu memberikan inovasi baru dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Centre for Innovation Policy Governance (CIPG), Yanuar Nugroho, P.hD yang hadir sebagai narasumber mengawali paparannya melalui gambaran umum ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Terlihat bahwa pembangunan masih belum merata sampai dengan pelosok tanah air, hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat hanya melihat dari satu daerah saja.
Ia menyadari bahwa suatu kebijakan publik yang dibuat pemerintah tentu tidak mungkin dapat menyelesaikan seluruh masalah perlu adanya skala prioritas yang dipilih pemerintah guna menyelesaikan masalah tersebut.
“Kebijakan publik selalu beririsan dengan momen ilmiah dan momen politik, riset berada pada moment faktual atau ilmiah sedangkan kebijakan sendiri berada pada momen politik, oleh karena itu seringkali kebijakan publik tidak nyambung. Disinilah tugas analis kebijakan untuk menyambungkan antara pemikiran teoritis an riset dengan rekomendasi kebijakan yang dibuatnya, oleh karena itu pentingnya kebijakan yang berbasis pada bukti yang faktual atau evidence based policy,” tegasnya.
Yanuar menegaskan bahwa inovasi sektor publik tidak harus sesuatu yang besar, inovasi sektor publik dapat dimulai dari hal kecil, ia mencontohkan salah satu inovasi yang digagas oleh Kabupaten Banggai terkait posyandu pra konsepsi yang dilatarbelakangi oleh angka kematian ibu melahirkan yang tinggi sehingga pemerintah kabupaten banggai berkomitmen untuk mengadakan pendampingan kepada ibu-ibu hamil oleh dinas kesehatan sampai melahirkan.
Ia berharap melalui inovasi sektor publik diharapkan dapat memperbaiki kordinasi dan memecahkan silo mentality setiap kementerian dan lembaga, dapat memastikan bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan perencanaan awal dan mendorong kebijakan yang berbasis pada data-data yang faktual, tamdasnya.
“Oleh karena itu saya mendorong kepada seluruh AK untuk menciptakan kondisi yang mendorong gagasan dan ide-ide inovasi dalam rangka memecahkan permasalahan publik yang bervariasi,” tutupnya.
Policy Analyst Virtual Public Lecture merupakan Seri Ke-14 dari 19 seri Virtual Publik Lecture yang merupakan yang kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Tanoto Foundation dan rencananya akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2021. Dalam Virtual Public Lecture ini menghadirkan berbagai pakar dan akademisi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional analis kebijakan yang tersebar di seluruh Indonesia. (humas)