Jakarta – Dalam konsep terbentuk sebuah negara tujuannya ialah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah sosial, konsep ini kemudian lebih dikenal dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state). Maka sebagai Analis Kebijakan (AK) memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang merupakan instrumen negara untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Tri Widodo, WU, SH., MA saat membuka Pelatihan Calon Analis Kebijakan (CAK) Angkatan XV tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (30/9).
“Demikian juga dalam konsep negara tadi, kita diangkat menjadi jabatan analis kebijakan memiliki fungsi menjalankan fungsi pemerintahan melalui proses perumusan kebijakan yang berkualitas dan muaranya kembali lagi kepada kesejahteraan publik. Oleh karena itu, saya mendorong setiap AK untuk membuat kebijakan yang berbasis pada bukti atau dikenal dengan Evidence Based Policy (EBP), kita mengetahui bersama bahwasanya kebijakan saat ini cenderung masih belum sesuai dengan ekspektasi para policy maker, fenomena ini dikarenakan belum membudayanya EBP dalam setiap proses perumusan kebijakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kedepannya, setiap perumusan kebijakan perlu didasarkan pada fakta yang akurat, data yang valid serta informasi yang dapat dipercaya, melalui serangkaian proses penelitian serta pengujian agar kebijakan tersebut memang berdampak bagi kepentingan masyarakat banyak.
“Dalam proses perumusan kebijakan, hindari opini dan argumentasi yang tidak didasari fakta dan data yang kuat, ketika AK berbicara tentang kebijakan ia harus didasarkan data yang valid dan terpercaya” tandasnya.
Tri Widodo juga menyoroti berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah masih cenderung kaku, padahal dalam konsep kebijakan sendiri tidaklah berdiri dalam ruang hampa, namun terus bergerak dan fleksibel, maka disini diperlukan konsep adaptive policies yang lebih agile dalam menyikapi perubahan kondisi lingkungan kebijakan konsep ini juga dikenal dengan dynamic government.
Lebih lanjut ia menjelaskan setidaknya ada tiga kapabilitas dalam dynamic Government, pertama, berpikir jauh kedepan (thinking ahead), kebijakan publik yang dibuat mampu menjawab tidak hanya permasalahan saat ini tetapi juga tantangan dimasa yang akan datang, kedua, berpikir ulang (thinking again), kebijakan yang telah dibuat perlu kembali dilihat secara holistic, apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu menjawab permasalahan public, dan ketiga, berpikir lintas sektor (Thinking across)
“Pada akhirnya saya berpesan kepada calon analis kebijakan untuk terus mengembangkan diri, tidak cukup hanya mempelajari ketika pelatihan, namun juga belajar secara mandiri pahami konsep-konsep kebijakan publik dan terapkan dalam proses perumusan kebijakan. Karena keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari kualitas kebijakan yang unggul dan berkualitas,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu juga, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis Sosial Kultural ASN, Dr. Caca Syahroni, S.IP., M.Si dalam laporannya memaparkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan CAK ini adalah 30 peserta yang terdiri dari 26 peserta berasal dari Kementerian/Lembaga dan 4 peserta berasal dari Pemerintah Daerah. Di masa Pandemi Covid-19 ini seluruh kegiatan pelatihan diselenggarakan secara virtual dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS) pada portal asn-unggul.lan.go.id