Jakarta- Kemajuan suatu negara salah satunya dapat direfleksikan dari kualitas kebijakan publik yang diproduksi, namun pada kenyataannya kebijakan publik yang dihasilkan di Indonesia masih belum didukung dengan data dan bukti faktual (Evidence Based Policy) yang memadai. Padahal pentingnya penggunaan data yang lengkap dalam proses perumusan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak positif bagi publik. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (KIAN-LAN) Dr. Tri Widodo W.U., M.A. saat memberikan sambutan pada Virtual Public Lecture (VPL) Seri XIII “Evidence Based Policy : Tantangan dan Strategi Pengembangan Prakteknya di Indonesia”, Kamis (23/9).
“Isu terbesar yang dihadapi analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan publik adalah kualitas kebijakan publik yang belum mendukung visi pembangunan negara serta kurangnya pemanfaatan penelitian berbasis data dalam proses pembuatan kebijakan publik (knowledge based policy making process).” tambahnya
Lebih jauh Tri Widodo menjelaskan, dalam merumuskan kebijakan yang berbasis data faktual tentunya akan bersinggungan dengan tiga informasi. Pertama, fakta yang memuat data dan informasi yang dapat teruji kebenarannya secara obyektif. Kedua, interpretasi, yang merupakan penafsiran seseorang atas fakta tertentu yang mungkin bersifat obyektif namun masih perlu di dalami secara detail dikarenakan kemungkinan masih banyak unsur subyektifnya. Dan yang ketiga, opini yang merupakan pendapat atau ekspresi seseorang atas suatu masalah, namun pembuat keputusan perlu cermat dalam menggunakan opini dikarenakan sifatnya masih subyektif.
Hal senada diungkapkan Guru Besar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP bahwa setiap proses perumusan dan analis kebijakan sedekat mungkin harus didasarkan pada fakta yang akurat. Wahyudi menggambarkan terkait kasus terkait pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020, bukti dan data di negara lain telah menunjukkan adanya kasus Covid, namun Indonesia tidak melakukan pembatasan mobilitas manusia (no travel retriction) hal ini menimbulkan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.
“Hal tersebut menjadi pelajaran bagi Indonesia pentingnya mengambil keputusan kebijakan yang berbasis pada bukti faktual (Evidence Based Policy)” tegasnya.
Wahyudi juga menambahkan, berbagai jenis data dapat diambil seorang analis kebijakan dalam proses perumusan kebijakan, yang pertama ialah data primer yang diambil melalui wawancara, kuesioner dan observasi, kedua data sekunder, diperoleh dari lembaga statistika, publikasi riset, dan terakhir data tersier dapat diperoleh dari website, media sosial dan repository elektronik.
“Di era digitalisasi saat ini pengumpulan data tersier dapat dikembangkan dalam perumusan kebijakan, menggunakan tool-tools web crawling” tambahnya
Wahyudi Kumorotomo berharap, analis kebijakan mampu menggali data dan melakukan analis terhadap bukti faktual serta dapat menyajikannya dengan basis bukti yang aktual dan kredibel, sehingga kebijakan publik kedepannya dapat lebih berkualitas dan efektif dalam menjawab permasalahan publik.
Policy Analyst Virtual Public Lecture merupakan Seri Ke-13 dari 19 seri Virtual Public Lecture yang merupakan kerjasama antara LAN dengan Tanoto Foundation dan rencananya akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2021. Dalam Virtual Public Lecture ini dihadirkan berbagai pakar dan akademisi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional analis kebijakan yang tersebar di seluruh Indonesia. (humas)