Bogor – Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2020 sebesar 97.75 dengan kategori Sangat Baik. Indikator yang digunakan dalam pengukuran IKPA terdiri dari Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan. Hal tersebut disampaikain Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI, di Sentul, Bogor, Kamis (26/8).
“Di samping dievaluasi oleh Kementerian Keuangan melalui Penilaian Reaktivasi IKPA, LAN juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan LAN Tahun 2020. Audit BPK tersebut menghasilkan opini atas Laporan Keuangan LAN dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, secara keseluruhan sampai dengan tahun 2020 LAN telah mendapatkan Opini WTP sebanyak 14x berturut-turut (sejak tahun 2007 sampai dengan 2020).” Tambah Reni Suzana.
Selain Laporan Keuangan Tahun 2020, Reni Suzana juga menyampaikan progress pelaksanaan anggaran LAN Tahun 2021 dengan pagu Anggaran LAN tahun 2021 adalah sebesar Rp. 306.840.018.000,- (Tiga Ratus Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Belas Ribu Rupiah). Pagu anggaran tersebut telah disesuaikan dengan kebijakan Refocusing anggaran ke-4 dalam merespon kebijakan penanganan Covid-19. “Adapun realisasi LAN sampai tanggal 22 Agustus 2021 mencapai 50,78%” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua RDP, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M menyampaikan bahwa menerima penjelasan terkait laporan keuangan tahun 2020 LAN. “Kami menerima penjelasan laporang keuangan LAN dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 285.896.175.775,- dari Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 308.155.040.000,- atau sebesar 92,78%” jelasnya.
Hadir juga dalam RDP tersebut, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Hj Imas Sukmaria, S.Sos.,M.AP, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto, S.H, M.Hum, Plt. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia, Rini Agustiani, S.H.,MAP, dan Plh Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Hartoyo, S.H.,M.Hum.,M.Si (humas)