Jakarta – Birokrasi diciptakan sebagai upaya pelaksanaan administrasi dalam pelayanan publik, selain itu juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah, namun pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini mengubah perilaku pelayanan publik yang semula dilakukan secara konvensional harus beralih kepada digital. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Dr. Caca Syahroni, S.IP, M.Si ketika membuka kegiatan Pelatihan Revolusi Mental untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif angkatan III Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (26/8).
“Jika kita telaah lebih dalam, pelayanan publik yang diberikan pemerintah masih belum optimal, hal ini diperparah dengan kondisi pandemi yang tengah dirasakan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia, maka kita perlu mendorong layanan birokrasi yang berbasis digital,” ungkapnya.
Kaitannya dengan implementasi gerakan revolusi mental di era post-modern saat ini, Caca menambahkan, pemerintah dituntut untuk dapat menerapkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi dalam setiap pelayanan yang dilakukannya.
“Salah satunya dengan cara penerapan open government dimana output dari setiap ASN dapat diketahui oleh publik dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Selain itu, pemerintah harus berupaya melakukan cultural shifting atau pergeseran budaya kerja birokrasi, hal ini mutlak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, efisien dan murah dengan ditopang adanya pemanfaatan teknologi terkini,” jelasnya.
Kedepan, ia berharap program digital melayani terus ditingkatkan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan teknologi informasi, hal ini tentu saja akan berdampak pada semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses pelayanan publik
“Terakhir saya mengharapkan melalui pelatihan revolusi mental untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif dapat menjadikan pemantik perubahan terhadap pelayanan publik yang berkualitas sehingga bangsa Indonesia mampu berkompetisi dalam tataran global.” tutup Caca.
Dalam kesempatan itu juga, Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Pengajaran dan Evaluasi Penyelenggaraan, Ria Veriani, S.IP., MPA, dalam laporannya mengatakan penyelenggaraan Pelatihan Revolusi mental ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam melakukan perubahan cara pandang, cara pikir, dan budaya kerja yang cepat agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, bersih, melayani dan responsif.
Adapun peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 14 orang berasal dari Kementerian/Lembaga dan 11 orang berasal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan pelatihan ini dilaksanakan secara daring menggunakan learning management system pada portal asn-unggul.lan.go.id. (humas)