Jakarta – Birokrasi yang bersih, melayani dan responsive sampai saat ini masih belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat, pelayanan yang diberikan pemerintah masih belum optimal hal ini terbukti dari indeks kualitas pelayanan publik Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Menyikapi kondisi demikian, maka agenda pembangunan revolusi mental sangat diperlukan untuk membangun karakter manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Basseng, M.Ed pada Pembukaan Pelatihan Revolusi Mental untuk Penguatan Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif, yang diselenggarakan secara daring, Rabu (28/7).
Basseng menjelaskan, revolusi mental merupakan suatu gerakan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melainkan seluruh unsur dan elemen masyarakat, hal ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur.
“Revolusi mental dan pembangunan kepribadian bangsa merupakan salah satu agenda program prioritas nasional yang tercantum pada RPJMN 2020-2024, melalui revolusi mental serta tata kelola pemerintahan yang baik dapat mendukung pencapaian pelayanan publik yang bersih, melayani dan responsive guna menyongsong Indonesia emas 2045 mendatang,” tambahnya.
Basseng juga mengatakan, upaya implementasi revolusi mental juga memerlukan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang responsif, cepat dan efisien.
“Oleh karena itu pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam birokrasi yang saat ini lebih dikenal dengan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan kedepannya seluruh pelayanan publik dapat diselenggarakan secara elektronik yang secara simultan dapat meningkatkan indeks kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia” tuturnya.
Terakhir Basseng menyampaikan, tantangan dan tuntutan pelatihan revolusi mental bukan hanya mengubah pengetahuan dan keterampilan tetapi juga mental dan pemikiran maka diharapkan setiap peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik. Dan sekembalinya ke instansi masing-masing dapat berkontribusi secara nyata untuk menciptakan budaya kerja yang bersih, melayani dan responsif.
Pada kesempatan yang sama, dalam laporannya Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis Sosio Kultural, Caca Syahroni, SIP, M.Si mengatakan Pelatihan Revolusi Mental ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari 22 peserta berasal dari Kementerian/Lembaga dan 3 peserta berasal dari Pemerintah Kabupaten.
“Pelatihan ini akan berlangsung mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 24 September 2021 dan dilakukan secara Distance Learning melalui video conference dan portal e-learning asn-unggul.lan.go.id,” tutupnya.