Jakarta – Dokumentasi saran kebijakan baik dalam bentuk policy brief maupun policy paper merupakan sarana penghubung atau jembatan komunikasi antara para analis kebijakan dengan para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan dan skill khusus dalam menyusun dokumentasi tersebut agar mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Dra. Elly Fatimah saat membuka kegiatan Virtual Public Lecture seri VIII yang mengangkat tema “Dokumentasi Saran Kebijakan: Penyusunan Policy Paper dan Policy Brief, Kamis (15/7).
Elly menambahkan bahwa analis kebijakan dapat menyampaikan hasil proses formulasi kebijakan melalui produk-produk berupa dokumentasi saran kebijakan yang meliputi policy paper, policy analyst serta policy note, maka kemampuan menyusun dokumen tersebut mutlak dikuasai oleh setiap analis kebijakan.
“LAN sebagai instansi Pembina jabatan fungsional analis kebijakan terus melakukan terobosan sebagai upaya pengembangan kapasitas dan kompetensi analis kebijakan, salah satunya melalui kegiatan virtual public lecture yang merupakan kerjasama antara LAN dengan Tanoto Foundation” ungkapnya
Ia juga menjelaskan, LAN bertanggung jawab dalam mengembangkan kompetensi analis kebijakan. Hal ini untuk merespon banyaknya pemangku jabatan fungsional analis kebijakan sehubungan dengan kebijakan penyetaraan jabatan administrator kepada jabatan fungsional, dan analis kebijakan merupakan salah satu jabatan fungsional yang diminati oleh ASN untuk meniti jenjang kariernya.
Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, DR. Tri Widodo, Wahyu Utomo., SH, MA yang juga bertindak sebagai narasumber, menjelaskan dokumentasi saran kebijakan merupakan sebuah rencana implementasi yang dilakukan dan dikelola dengan sebuah komitmen kebijakan dari pejabat pemerintah yang dimanfaatkan untuk memberikan pedoman bagi pembangunan sosial ekonomi. Oleh karena itu, dokumen saran kebijakan harus disusun berdasarkan beberapa aspek, seperti hasil reviu, sosial ekonomi, kerangka kebijakan pembangunan, kebijakan dan pengembangan Information, Communication and Techbology.
“Produk analis kebijakan merupakan hasil dari sebuah proses perumusan kebijakan dimulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dalam keempat tahapan ini kemudian menghasilkan dokumen analisis kebijakan yang dituangkan dalam policy paper, policy brief dan policy note. Tahapan model inilah yang kemudian dipakai oleh LAN untuk mengukur Indeks kualitas kebijakan (IKK)” ungkapnya.
Tri Widodo juga menegaskan, bahwa policy paper atau policy brief tidak hanya dapat digunakan untuk proses formulasi kebijakan secara utuh, tetapi juga dapat digunakan dalam setiap tahapan proses formulasi kebijakan, baik tahap implementasi kebijakan maupun tahap evaluasi kebijakan.
Lebih jauh, Tri Widodo juga menyampaikan beberapa perbedaan antara policy paper, policy brief dan policy note, jika dilihat dari target sasarannya, policy brief dan policy note lebih spesifik kepada pembuat kebijakan jika dibanding dengan policy paper yang menargetkan pada berbagai stakeholder atau umum.
“Jika melihat target sasaran tersebut maka fokus pembuatan policy brief dan policy note lebih kepada audience driven dimana pesan kebijakan difokuskan pada pembuat keputusan di bidang tertentu yang lebih spesifik sedangkan policy paper difokuskan kepada value driven yang menghasilkan rekomendasi secara umum” paparnya
Tri Widodo juga menyampaikan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang baik, antara lain meliputi memiliki kebaruan dibanding kebijakan sebelumnya, bahasa yang digunakan relatif ringkas, padat, sederhana dan mudah dipahami, memiliki dukungan pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti, mudah dan jelas dalam implementasinya serta kerangka waktu pelaksanaan yang diharapkan.
Di akhir paparannya, Tri Widodo berharap setiap analis kebijakan mampu menyajikan sebuah dokumentasi saran kebijakan dengan baik dan dapat diimplementasikan oleh para pemangku kebijakan.
Hadir sebagai moderator Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, S.Sos, M.Si dan kuliah umum kali ini diikuti oleh lebih dari 1500 peserta, baik melalui kanal youtube maupun zoom meeting. Widhi berharap kegiatan virtual public lecture ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan analis kebijakan di seluruh indonesia untuk dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis pada bukti dan fakta (evidence based policy).