Menu Close

Mewujudkan Profesionalitas Protokol Dengan Penerapan Komunikasi yang Efektif dan Beretika di Era Virtual

Jakarta – Aparatur Sipil Negara di era ini dituntut untuk terbiasa dengan literasi digital, literasi sosial dan literasi organisasi. Kompetensi ini perlu dimiliki di tengah arus komunikasi sangat cepat, kita perlu untuk dapat memfilter dan tidak mudah terkontaminasi dengan informasi yang tidak tepat. Komunikasi ini juga harus kita latih agar dapat menyampaikan kinerja organisasi dengan baik dan tepat berbasis data. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tri Atmojo Sejati, ST., SH., M.Si, pada Workshop Keprotokolan: Mewujudkan Profesionalitas Protokol Dengan Penerapan Komunikasi yang Efektif dan Beretika di Era Virtual, yang dilaksanakan secara daring, Selasa (13/07).

“Di sisi teman-teman protokol, tema yang diangkat ini sangat kontekstual dengan era saat ini. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dengan kondisi saat ini yang sangat mengandalkan media virtual. Kondisi saat ini perlu perubahan sikap, metode dan cara kita dalam melayani pimpinan,” tambahnya.

Tri Atmojo menambahkan bahwa perubahan yang dilakukan mungkin berat karena biasanya protokol terbiasa dengan pakem-pakem yang sudah menjadi rutinitas. Pergeseran pola kegiatan menjadi virtual membutuhkan perubahan gaya dan metode.

“Kita perlu juga belajar dan memahami terkait tata cara pelayanan kepada pimpinan dan bagaimana pola komunikasi yang tepat dan etis, kita harus memahami karakter pimpinan dan cara berkomunikasi dengan pimpinan maupun ke luar untuk menyampaikan apa-apa saja yang menjadi keinginan pimpinan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, S.STP., MM, selaku narasumber pada kegiatan ini menyampaikan sikap dan perilaku apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang protokol dalam melayani pimpinan. Perubahan sikap dan adaptasi pun perlu dilakukan seiring dengan pergeseran pola kegiatan yang lebih banyak mengandalkan ruang virtual.

“Trennya saat ini adalah bagaimana orang menyiapkan diri dalam berbagai hal termasuk teman-teman yang bertugas di bidang keprotokolan. Tugas teman-teman di protokol sangatlah penting. Protokol adalah etalase pemerintah dan negara,” ujarnya.

Menurut Aries, protokol harus memiliki sikap-sikap peka/peduli terhadap situasi dan lingkungan sekitar, responsif, terampil/kreatif, komunikatif dan luwes. Protokol diharapkan tidak hanya kaku dan menyaiapkan acara sesuai dengan kebiasaan tetapi harus punya kecerdasan bagaimana menyiapkan sesuatu agar dapat berjalan dengan lancar dan menjaga wibawa pimpinan dan pemerintahan.

“Selain itu, kita boleh cerdas, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk membawa diri dengan etika yang baik dan santun, ditambah dengan penampilan diri yang menjaga kerapihan dan kebersihan,” tambahnya.

Aries juga menegaskan bahwa agar sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, standar operasional prosedur (SOP) perlu dimiliki agar tidak ada yang terlewat dalam mempersiapkan kegiatan. Dia juga memberikan beberapa saran bagi protokol dalam menjalankan tugasnya, yaitu; rileks, paham lokasi/lapangan/ruangan, paham dengan audience yang akan dihadapi, penguasaan terhadap material yang perlu disiapkan, dan time limit.

Senada dengan Aries, pengajar Komunikasi Publik, FIsipol UGM, Gilang Desti Parahita, SIP., MA, juga menyampaikan bahwa kondisi saat ini merupakan suatu tantangan bagi dunia protokol dan kehumasan  untuk dapat menyampaikan informasi dengan tepat dan beretika meskipun secara virtual.

“Yang menjadi tantangan dalam berkomunikasi ialah bagaimana tujuan komunikasi kita tercapai dengan tidak melanggar norma dan etika yang berlaku di masyarakat setempat. Oleh karena itu, pesan utama dalam kampanye perubahan perilaku harus mengandung solusi,” jelasnya.

Namun demikian menurut Gilang, komunikasi publik juga membutuhkan rencana yang matang dan pendalaman terhadap khalayak dan pemilihan kanal komunikasi yang tepat untuk merancang pesan yang mengena. Selain itu, evaluasi juga dibutuhkan untuk mengetahui efektifitas komunikasi publik. (humas)

Skip to content