Jakarta – Analis Kebijakan dituntut mampu merekomendasikan kebijakan dengan melihat permasalahan publik secara makro dan holistic sehingga suatu kebijakan yang dihasilkan kelak dapat mengarah pada output dan outcome dalam jangka panjang. Namun hal tersebut tentu membutuhkan teknik analisis dan metode yang tepat untuk melakukan rangkaian proses dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga administrasi Negara (LAN), Dra. Elly Fatimah, M.Si dalam kegiatan Virtual Public Lecture Seri ke-7, Kamis (1/7).
“Salah satu rangkaian penting dalam proses perumusan kebijakan ialah formulasi kebijakan dengan menentukan kemungkinan kebijakan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah melalui teknik forecasting. Disadari memang sebagian besar analis kebijakan memiliki kelemahan dalam tatanan teknik analis kebijakan, oleh karena itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat membekali seluruh fungsional analis kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang praktek dan teknik analis kebijakan publik.” tambahnya
Elly mengungkapkan, saat ini jumlah jabatan fungsional analis kebijakan per akhir Juni lalu berjumlah 3923 pegawai, dan 2942 diantaranya merupakan hasil proses penyetaraan jabatan dari 39 kementerian dan lembaga. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan proses penyebaran yang dilakukan pemerintah daerah.
“Jumlah yang sedemikian ini perlu dilakukan pembinaan yang tepat, agar kedepannya mereka dapat berkiprah sebagai analis kebijakan di instansi masing-masing” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, melengkapi materi sebelumnya di public lecture seri ke-6, Dosen Universitas Brawijaya, Fadhillah Putra, MPAff., Ph.D, menjelaskan terkait penggunaan tools dalam teknik analisis kebijakan dengan menggunakan forecasting,, Analytical Hierarchy Process (AHP), Cost Benefit Analysis (CBA) dan Location Quotient (LQ)
Fadhillah Putra menjelaskan metode Forecasting for Policy Analysis System (FPAS) dapat digunakan sebagai perencanaan serta evaluasi sebuah kebijakan. Fadhillah Putra mencontohkan FPAS dalam mengevaluasi sebuah program kebijakan yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, jika ditemukan tren yang cenderung positif dan meningkat maka program tersebut dapat terus dilakukan serta dikembangkan lebih baik lagi.
“Sedangkan untuk metode AHP dan CBA digunakan bila seorang analis kebijakan dihadapkan pada beberapa alternatif program yang akan dilaksanakan, metode ini dapat menentukan program mana yang menjadi prioritas. Metode terakhir ialah Location Quotient (LQ), ia menjelaskan bahwa metode ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor, melalui ketiga metode tersebut, ia berharap seorang analis kebijakan dapat memiliki data teknis sebagai acuan dalam menentukan proses perumusan kebijakan yang berbasis pada bukti (evidence based policy)” jelasnya.
Policy Analyst Virtual Public Lecture merupakan Seri Ke-6 dari 19 seri Virtual Publik Lecture yang merupakan yang kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara dengan Tanoto Foundation dan rencananya akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2021. Dalam Virtual Public Lecture ini menghadirkan berbagai pakar dan akademisi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional analis kebijakan yang tersebar di seluruh Indonesia. (humas)