Jakarta – Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menyikapi situasi dunia yang terus berubah dan bergerak secara dinamis, terutama saat ini kita tengah memasuki era yang penuh dengan ketidakpastian atau dikenal dengan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity), kondisi demikian menjadikan adanya perubahan terhadap tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang lebih baik lagi. Hal ini ditegaskan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dra. Reni Suzana, MPPM pada upacara pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2021 di Aula Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Pejompongan, Rabu (24/3).
“Salah satu tantangan global yang saat ini kita hadapi ialah, bonus demografi, dimana ketika negara-negara lain tengah dihadapkan pada kurangnya ketersediaan sumber daya manusia produktif, kita sebaliknya dihadapkan pada banyaknya sumber daya manusia produktif. Hal ini jika kita tidak mampu mengelolanya secara baik akan menjadi sebuah kemunduran dikarenakan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan.” tambahnya
Reni Suzana juga menyampaikan tantangan lainnya ialah, disruptive innovation, kondisi dimana sebuah inovasi dapat berhasil di suatu tempat, namun ketika dilakukan ditempat lain tidak dapat berjalan bahkan “mandek”. Hal ini disebabkan pemerintah hanya fokus terhadap banyaknya inovasi yang dihasilkan tanpa memperhatikan capaian inovasi atau output yang telah dihasilkan tersebut.
“Melihat tantangan-tantangan ini, dibutuhkan penyiapan sumber daya aparatur yang mampu menjawab berbagai perubahan-perubahan tersebut. Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dijelaskan bahwa kita akan menjadi birokrasi berkelas dunia (world class bureaucracy). Disinilah kita dituntut sebagai ASN utk mempersiapkan diri dengan berbagai kompetensi guna menunjang kebutuhan organisasi yang nantinya akan bermuara pada pemenuhan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Terakhir Reni Suzana mengatakan, LAN sebagai instansi pembina pengembangan kompetensi ASN terus melakukan perubahan-perubahan baik metode pembelajaran, target, sasaran, serta outputnya, hal ini dilakukan agar proses pengembangan kompetensi tidak stagnan dan hak pengembangan kompetensi pegawai sebanyak 20 jam pelajaran dapat terpenuhi.
Pada kesempatan yang sama dalam laporannya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial, Erfi Muthmainah, SS., MA mengatakan PKA Angkatan II Tahun 2021 ini diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari Kementerian berjumlah 18 orang, Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNK) berjumlah 12 orang dan Pemerintah Daerah berjumlah 10 orang. (humas)