Jakarta – infrastruktur merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang, hal ini telah menjadi salah satu fokus utama pada kabinet Joko Widodo yang menjadi pondasi utama untuk berkompetisi dengan negara lain. Namun dalam dalam rangka pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah mengupayakan utang luar negara seminimal mungkin,oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan kebijakan keuangan syariah negara sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A dalam Webinar “Optimalisasi Capaian Kinerja Sukuk Negara Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional”, Sabtu (12/12).
“Saat ini kita tengah menghadapi lesunya perekonomian dikarenakan dampak dari pandemic Covid-19. Hal ini pun berdampak pada proses perencanaan pembangunan nasional, menyikapi hal demikian pemerintah melakukan sejumlah inovasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Guru Besar Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Mustopadidjaja. AR, SE, MPIA, PHD menuturkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara ini telah memasuki tahun kedelapan. Sukuk negara ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan utama selain instrumen pembiayaan yang telah ada sebelumnya yaitu Surat Utang Negara dan pinjaman langsung.
“Belajar dari pengalamanan krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, pada masa itu pembiayaan defisit APBN hanya bertumpu pada pembiayaan dari utang luar negeri tanpa memiliki sumber pembiayaan negara lain. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mendapatkan intervensi dari negara-negara peminjam”, ungkapnya.
Menyikapi kondisi demikian, Direktur Pembiayaan Syariah Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah, S.H., M.A mengatakan saat krisis moneter tahun 1998 lalu menjadi pengalaman pahit bagi Indonesia. Maka pada tahun 2002 kementerian keuangan mencoba inovasi baru dalam mencari sumber pembiayaan lain salah satunya melalui obligasi.
“Tidak berhenti di situ pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait keuangan syariah yaitu surat utang keuangan negara atau obligasi keuangan syariah negara biasa di sebut dengan sukuk negara,” tambahnya.
Selanjutnya, ia memaparkan, beberapa inovasi yang telah dilakukan Kementerian Keuangan sampai pada tahun ini antara lain pertama, project financing sukuk yang dialokasikan untuk pembiayaan proyek pemerintah yang telah dibiayai oleh APBN,kedua, sukuk ritel online dimana penjualan sukuk dengan dibantu oleh mitra distribusi yaitu bank dan fintech (e-SBN), ketiga, green sukuk, sukuk yang membiayai kegiatan proyek pelestarian hidup sebagai komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim.
“Green sukuk ini merupakan salah satu inovasi pertama di dunia dalam rangka menciptakan pembangunan yang bebas karbon dan memperhatikan pelestarian dan kelangsungan hidup kedepannya” tegasnya.
Melalui SBSN ini telah membiayai lebih dari 2937 proyek di 34 provinsi dengan nilai proyek berjumlah 118,37 triliun pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2020,Sukuk ini jelas memberikan manfaat dalam pembiayaan pembangunan nasional yang strategis secara lebih mandiri, dan mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan belanja/investasi yang lebih produktif.
Sementara itu, Asisten Stafsus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja, S.SOS, M.SI mengatakan, berdasarkan arahan presiden Joko Widodo pada beberapa kesempatan yang mengatakan krisis ini menjadi momentum dan lompatan besar kebangkitan ekonomi nasional. Menyikapi hal itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjadi leading sector pemulihan pertumbuhan ekonomi mengeluarkan kebijakan Maruf Amin Way yang berfokus pada keberpihakan kepada kelompok ekonomi kecil dan membangun kemitraan ekonomi kecil, menengah dan atas.
“Melalui kebijakan yang dikeluarkan Wapres terdapat beberapa focus dibidang ekonomi antara lain pengentasan kemiskinan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pengembangan ekonomi syariah dan industri halal.” tambah Guntur
Dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah, Sukuk menjadi salah satu pilihan dalam investasi dengan pertumbuhan yang cukup signifikan dan tidak hanya itu saja, hal ini terbukti sukuk mampu bertahan bahkan mengalami pertumbuhan walau di tengah pandemi sekalipun.
“Saat ini total sukuk global telah mencapai 1,3 triliun USD merupakan pangsa pasar yang cukup besar, oleh karena bangsa Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim harus dapat melihat kesempatan tersebut, dengan mengoptimalkan potensi investor baik dari dalam maupun luar negeri. Jika melihat data secara global, ia mengatakan pada saat ini kondisi negara pengekspor produk halal di dunia tidak ada satupun negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, yaitu Brasil, Amerika Serikat, India.” ungkapnya.
Sebaliknya, yang negara-negara importir produk halal adalah negara-negara yang mayoritas penduduk muslim antara lain Saudi Arabia, Indonesia, Uni Emirat Arab dan Malaysia, melihat kondisi demikian kita memiliki potensi dengan jumlah penduduk mayoritas muslim untuk menjadi eksportir produk-produk halal.
“Oleh karena itu kedepannya diharapkan sukuk negara Sukuk diharapkan juga dapat merambah pada pembiayaan produk kebutuhan pokok yang berbasis halal (halal food),” tutupnya
Acara ini juga dimoderatori oleh Sekjen Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, DR. (med) Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH.