Jakarta – Pemerintah terus dituntut untuk dapat menghasilkan kebijakan yang tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan lain, sehingga menjadi rancu. Oleh karena itu, peran analis kebijakan sangat dibutuhkan untuk membenahi permasalahan tersebut. Begitu pula di Papua, berbagai kebijakan telah diambil pemerintah dalam rangka mengakselerasikan pembangunan di daerah otonomi khusus Papua. Untuk itu, analisis kebijakan dapat mengambil peranan untuk melaksanakan perumusan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Papua. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA pada Upacara Penutupan Pelatihan Khusus bagi Pemangku Analis Kebijakan di Provinsi Papua yang diselenggarakan secara daring, Kamis (19/11).
“Permasalahan kebijakan publik yang dihasilkan saat ini seringkali tidak didasarkan pada basis pengetahuan dan data yang kuat, situasi ini menyebabkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah menyisakan persoalan. Untuk itu setiap proses penyusunan kebijakan publik harus didasari pada evidence base yang kuat sebagai dasar fondasi yang harus dibangun dalam upaya menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat Papua” tambah Tri Widodo.
Tri Widodo juga menyampaikan, analis kebijakan dituntut untuk terus mengembangkan pengetahuannya dengan terus belajar, membaca buku serta menulis. Tidak hanya itu saja, analis kebijakan juga harus dapat menjalin relasi atau networking dengan para pemangku kepentingan serta masyarakat.
“Kebijakan publik tidak hanya pada ranah formulasi dan implementasi semata namun kita perlu mengetahui esensi kebijakan publik yaitu manusia. Oleh sebab itu, dalam membangun kebijakan publik seorang analis kebiajakan harus berfokus pada orangnya atau penerima dampak kebijakan tidak hanya kebijakan semata. Banyaknya kebijakan yang dihasilkan bukanlahnya goal-nya, tetapi bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan dan berdampak positif bagi masyarakat” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris BPSDM Papua Anthony M. Mirin,S.Sos. memberikan apresiasi kepada peserta pelatihan khusus analis kebijakan yang telah mampu mengikuti seluruh agenda pembelajaran, ia berharap dapat mengaplikasikan seluruh ilmu yang didapat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
“BPSDM provinsi Papua diharapkan dapat terus berkontribusi dalam upaya pengembangan kompetensi ASN khususnya di provinsi Papua, melalui birokrasi yang didukung dengan aparatur yang berkualitas yang akan berdampak pada akselerasi pembangunan di provinsi Papua,” tutupnya. (humas)