Jakarta – Perumusan, penyusunan, hingga pelaksanaan kebijakan publik merupakan tanggung jawab instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat. Pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan kebijakan yang tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan lain. Namun, pada kenyataannya kualitas kebijakan di Indonesia masih rendah, hal ini menandakan kebijakan yang dihasilkan perlu pembenahan dalam proses sampai dengan implementasinya. Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi suryanto, M.Si dalam Penutupan Pelatihan Calon Analis Kebijakan (CAK) angkatan XIII Tahun 2020, secara virtual, Senin (26/10).
“Menyikapi permasalahan tersebut, peran seorang analis kebijakan sangat strategis dalam melihat suatu permasalahan secara komprehensif sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai dan berkualitas,” tambah Adi Suryanto.
Lebih jauh Adi Suryanto menjelaskan, profesi analis kebijakan dapat menjadi jembatan antara dunia akademisi dan penelitian dengan dunia birokrasi dan politik. Peran tersebut dapat ditunjukkan dengan membaca situasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat di berbagai level pemerintahan, baik di level pusat sampai dengan daerah, tanpa adanya tumpang tindih kebijakan.
“Oleh karena itu, seorang analis kebijakan dalam upaya merumuskan kebijakan perlu didasari pada fakta-fakta dilapangan atau evidence based policy yang kuat sebagai fondasi dasar yang dibangun dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas,” paparnya.
Adi Suryanto juga mengatakan, analis kebijakan dituntut mengubah cara pandangnya dalam melihat persoalan publik, hal ini dibutuhkan agar kebijakan tersebut dapat mencakup kepentingan publik secara luas, tidak menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
“Disinilah dibutuhkan kemampuan komunikasi publik oleh seorang analis kebijakan, kemampuan tersebut dibutuhkan agar rekomendasi kebijakan yang diinisiasinya dapat diterima dan diterjemahkan dengan baik oleh pada pengambil kebijakan. Apapun rekomendasi kebijakan perlu dikomunikasikan dengan baik dengan pimpinan agar permasalahan dapat ditangani dengan tepat. Ukuran sebuah kebijakan dinyatakan berhasil jika kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik.” ungkapnya.
Kepada 31 peserta CAK, Adi Suryanto berpesan bahwa permasalahan publik harus dibenahi secara menyeluruh, karena hasil akhirnya mempengaruhi kualitas suatu bangsa. Karena itu dibutuhkan kontribusi nyata analis kebijakan untuk membenahi kebijakan publik dari hulu sampai hilir. Karena kualitas sebuah bangsa akan ditentukan oleh kualitas kebijakan publiknya.
Dalam Kesempatan itu pula dibacakan 3 peserta terbaik Pelatihan Calon Analis Kebijakan yaitu:
1. Zsabrina Marchsya Ayunda, SH (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
2. Kania Rahma Nureda, SH (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)
3. Iksanudin Muclis, S.Sos (Badan Pengawas Obat dan Makanan)