Jakarta – Menurunnya kepercayaan publik, kemajuan teknologi, dan lingkungan eksternal yang berubah sangat cepat merupakan tuntutan zaman yang harus dijawab oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Ditambah saat ini Indonesia sedang berada pada kondisi yang belum terbebas dari wabah covid-19. Meskipun demikian, semangat tidak boleh menurun dan harus bekerja lebih keras lagi dengan melakukan terobosan-terobosan dalam rangka membangun negara. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si., saat memberikan sambutan dan arahan pada Upacara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIX dan XX TA 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui fasilitas video conference, Selasa (1/9).
“Kami memberikan apresiasi kepada Kemenkumham terhadap komitmen pengembangan kompetensi yang terus dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham di tengah kondisi pandemi covid-19. Pengembangan kompetensi kepemimpinan menjadi penting dilakukan untuk membentuk pemimpin sektor publik yang mampu menginisiasi dan mengelola perubahan yang diharapkan tidak hanya perubahan pada aspek kognisi, namun juga aspek afeksi dan kepemimpinan. Konsekuensi dari tuntutan tersebut, membawa implikasi terhadap pembenahan atau reformasi yang dilakukan oleh LAN sebagai instansi pembina pelatihan”, ungkap Adi Suryanto.
Kepala LAN menambahkan bahwa tema yang diusung pada pelatihan kepemimpinan ini, “Reformasi Hukum dalam Rangka Mengembangan Reformasi Birokrasi Berkelas Dunia” merupakan tema yang tepat. Mengingat, untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia diperlukan sosok aparatur berkelas dunia (world class civil servant). Pelatihan aparatur menjadi strategi global agar tujuan mewujudkan world class civil service dapat terwujud di tahun 2025.
“Semoga melalui pelatihan ini akan muncul pemikiran dan gagasan dari para peserta pelatihan sehingga dapat memberikan kontribusi di instansinya masing-masing. Tentu kita semua berharap Tuhan YME meridhoi kita agar para peserta tetap sehat dan diberikan kelancaran selama menjalani masa pelatihan. Terima kasih kepada bapak Menteri atas perhatiannya terhadap kegiatan ini karena kepemimpinan adalah kunci perubahan”, tutup Adi Suryanto.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D, dalam sambutannya sebelum membuka pelatihan mengatakan bahwa pandemi covid-19 ini telah merubah cara kita berpikir, bertindak di segala aspek kehidupan. Dengan adanya pandemi covid-19 ini justru tidak membuat kita menunggu, namun membuat kita semakin maju dalam membuat siasat baru menuju masa depan yang lebih baik.
“Belajar dari negara-negara maju karena mereka telah lebih dahulu menitikberatkan pada pembangunan SDM dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi. Saat ini, sesuai dengan amanat Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa kita telah memprioritaskan pengembangan SDM yang memiliki nilai-nilai Nasionalisme, wawasan global, integritas, profesional dan menguasai teknologi informasi. Selain itu penguasaan bahasa asing, networking dan memiliki daya saing yang unggul serta berkelas dunia juga menjadi cita-cita yang harus kita wujudkan demi kemajuan Negara kita”, tambahnya.
Yasonna juga menjelaskan bahwa pembangunan budaya hukum adalah tantangan bagi kita semua. Untuk menjadi sebuah negara yang maju maka kesadaran hukum yang sangat tinggi menjadi prasyarat penting di dalamnya. Selain itu, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik juga diperlukan komitmen dalam menjaga integritas. Tidak cukup hanya dengan kecerdasan dan etos kerja yang tinggi saja, karena tanpa adanya integritas maka pemimpin akan mempunyai daya rusak yang tinggi. Sedangkan pemimpin jika mempunyai nilai ketiganya, maka akan mempunyai daya ungkit yang sangat besar.
“Melalui tema dan sub tema yang ditetapkan pada pelatihan ini diharapkan menjadi instrumen dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Keberadaan para penegak hukum adalah pilar-pilar dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Kami memberikan penekanan bagi para ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa teruslah menjadi bagian-bagian anak bangsa yang memupuk kebhinekaan dan persatuan bangsa. Untuk mewujudkannya, perlu diberikan pelatihan terus menerus untuk memenuhi perkembangan organisasi seiring perkembangan regional, nasional, dan internasional”, terang Yasonna Laoly.
Menteri Hukum dan HAM menambahkan dalam pelatihan ini pembangunan budaya hukum menjadi amat penting. Dengan metode pembelajaran jarak jauh ini juga akan menjadi model pembelajaran masa depan sesuai dengan perkembangan zaman dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul.
“Terima kasih kepada LAN atas penjaminan mutu dan kerjasamanya selama ini yang telah terjalin dengan baik. Kepada para peserta saya ingatkan kembali untuk berlaku disiplin selama mengikuti pelatihan. Kami percaya seluruh hadirin yang mengikuti pelatihan ini adalah orang terpilih dan berintegritas. Tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan”, tutupnya.
Dalam laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M, bahwa PKN Tingkat II Angkatan XIX dan XX TA 2020 ini akan dilaksanakan mulai 1 September s.d 18 Desember 2020 dan rencananya akan diikuti oleh 120 peserta lintas instansi yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (humas LAN)