SAMARINDA – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggandeng Puslatbang KDOD LAN melalui tim KDOD dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), yang sosialisinya dilakukan di Kantor Bupati Penajam Paser Utara, Selasa (3/9). Dihadiri oleh perwakilan seluruh perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, kegiatan ini dilaporkan oleh Kepala Bagian Organisasi Pemkab PPU Firman Usman bertujuan untuk memperkenalkan dan menjelaskan bagaimana teknis pengukuran IKK dilakukan. PJ Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun turut hadir pula dan membuka secara resmi kegiatan ini, dimana dalam sambutannya Makmur mengakui bahwa salah satu kelemahan pemerintah dalam menyusun kebijakan adalah terkait administrasi serta dokumentasi. “Hal ini dapat terlihat dari nilai IKK daerah yang masih rendah. Kemudian untuk mendorong kebijakan yang berkualitas maka harus disertai dengan evidence based, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan” tegasnya.
‘
Narasumber dari Puslatbang KDOD LAN dalam sosialisasi ini adalah Kepala Puslatbang KDOD LAN Muhammad Aswad serta Analis Kebijakan Ahli Madya Rustan A. Secara singkat Aswad menjelaskan mengenai apa serta mengapa IKK perlu dilakukan. Aswad juga menyinggung bahwa Regulatory Quality Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darusalam, yang mana kondisi ini menjadi salah satu latar belakang mengapa IKK perlu dilakukan, yakni sebagai bahan evaluasi pemerintah terkait kualitas penyusunan kebijakan.
.
Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman secara utuh, Rustan menyampaikan bagaimana teknis pengisian jawaban serta penyediaan bukti dukung dalam kegiatan IKK, yang dilakukan setiap dua tahun sekali. Rustan menekankan bahwa setiap perangkat daerah memiliki kesempatan yang sama sebagai enumerator, sehingga penting bagi perangkat daerah untuk memahami teknis pengukuran IKK. (map/ler)