Jakarta – Seminar Nasional “Transformasi Birokrasi Menuju Indonesia Emas 2045” sukses digelar berkat kerjasama antara AsIAN, BKD DPR RI, dan Politeknik STIA LAN Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para ahli dan akademisi terkemuka yang berbagi wawasan mereka dalam sesi plenary session. Berikut adalah ringkasan dari materi yang dibawakan oleh para pemateri dalam sesi tersebut.
Pembicara ke-1: Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si
Topik: Kelembagaan Presiden
Prof. Dr. Slamet Rosyadi dari Universitas Jenderal Soedirman memulai sesi plenary dengan topik mengenai kelembagaan Presiden. Beliau menekankan pentingnya reformasi kelembagaan untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Dalam paparannya, Prof. Slamet menggarisbawahi perlunya penguatan peran dan fungsi kelembagaan Presiden agar lebih responsif terhadap dinamika global dan mampu mengambil keputusan strategis yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, beliau mengusulkan perlunya Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan, Pengaturan hubungan dan pembagian tugas yang jelas antara Presiden dan Wakil Presiden, serta Pembatasan peluang kompetisi antara Presiden dan Wakil Presiden incumbent. Usulan penataan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif bagi lembaga kepresidenan.
Pembicara ke-2: Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA.
Topik: RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)
Prof. Dr. Nurliah Nurdin dari Politeknik STIA LAN Jakarta membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Beliau menjelaskan bahwa RPJPN adalah peta jalan yang sangat krusial untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Materi yang disampaikan mencakup strategi dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam jangka panjang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Ungkapan yang menggelitik dilontarkan oleh Prof Nurliah, di balik optimisme pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, terdapat kekhawatiran apakah kita benar-benar sedang menuju Indonesia Emas atau justru Indonesia Cemas? Data-data yang ada menambah kecemasan tersebut: Rata-rata IQ Indonesia adalah peringkat ke-2 terakhir diantara negara ASEAN, Corruption Perception Index yang tinggi (peringkat 110 dari 180 negara), Government Effectiveness Index di peringkat 77 dari 203 negara, data kemiskinan Indonesia yang masih sangat tinggi ditambah dengan Gini Ratio yang menjadi peringkat ke-2 terbesar antar negara ASEAN.
Oleh karenanya, Prof. Nurliah melihat pentingnya nilai-nilai yang harus ada dalam pembangunan nasional, yaitu transparency, accountability, inclusivity, dan consensus-oriented. Lebih lanjut, Prof. Nurliah menekankan adanya megatrend 2045 yang dapat merubah paradigma pembangunan global yang lebih pro-lingkungan. Semua program pemerintah harus mengarah pada social welfare dan social justice. Prof. Nurliah juga berbagi mengenai benchmarking dengan negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan yang memiliki keterbatasan sumber daya alam (SDA) tetapi mampu mengembangkan negara mereka dengan berfokus pada inovasi, teknologi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Pembicara ke-3: Prof. Dr. H. Entang Adhy Muhtar, MS
Topik: Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara)
Prof. Dr. H. Entang Adhy Muhtar dari Universitas Padjajaran membahas tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Beliau menyampaikan bahwa pembangunan IKN bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga tentang menciptakan kota yang berkelanjutan dan berteknologi tinggi. Prof. Entang menyoroti aspek-aspek penting seperti infrastruktur, lingkungan, dan sosial budaya dalam pembangunan IKN yang akan menjadi simbol dari transformasi Indonesia menuju negara maju.
Dalam tindak lanjutnya, perlu upaya yang komprensif bagaimana agar Pembangunan IKN yang tengah berjalan diikuti pula oleh perencanaan aspek sosial ekonomi budaya dengan memastikan faktor-faktor, seperti :
- Upaya mempersiapkan SDM lokal mampu beradaptasi dan bersinergi dengan kaum pendatang
- Perlu upaya peningkatan kualitas SDM agar mampu memanfaatkan peluang dan sumber-sumber penghidupan baru Masyarakat,
- Mempertahankan dan mengupayakan daya adaptasi nilai dari masyarakat lokal dalam menghadapi kota modern ( smart city, world city )
Pembicara ke-4: Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si.
Topik: Barang dan Jasa Publik
Prof. Dr. Hanif Nurcholis dari Universitas Terbuka menyampaikan materi tentang manajemen barang dan jasa publik. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang dan jasa publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Prof. Hanif juga membahas beberapa kasus studi dan praktik terbaik dari negara lain yang bisa diadopsi di Indonesia untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa.
Pembicara ke-5: Prof. Dr. Cecep Darmawan. S.A.P., S.I.P., S.H., S.Pd., M.Si., M.H.
Topik: Ombudsman
Prof. Dr. Cecep Darmawan dari Universitas Pendidikan Indonesia membahas tentang peran Ombudsman dalam transformasi birokrasi. Beliau menguraikan bagaimana Ombudsman bisa menjadi pengawas yang efektif dalam memastikan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Prof. Cecep juga menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan independensi Ombudsman untuk mendukung reformasi birokrasi yang lebih baik.
Moderator Muhammad Satria, S.Sos., M.Si. dari ASIAN berhasil memandu sesi plenary dengan lancar dan interaktif, memungkinkan para peserta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Sesi pleno ini diharapkan dapat menjadi langkah penyamaan persepsi dan wake up call dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045 melalui reformasi birokrasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Para peserta seminar diharapkan mendapatkan banyak wawasan berharga yang dapat diaplikasikan dalam peran mereka masing-masing untuk mendukung visi besar ini.