Jakarta – Dalam study yang dilakukan oleh World Economic Forum di tahun 2023 lalu merilis bahwa di tahun 2023-2027 akan ada 83 juta pekerjaan yang hilang namun pada saat bersamaan pula akan ada 69 juta pekerjaan yang akan muncul sehingga secara akumulasinya akan ada 14 juta atau 2 persen dari total pekerjaan yang akan mengalami pengurangan. Dampak Perkembangan teknologi informasi, Internet of Things (IoT) serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) perlu disikapi secara serius terutama di sektor publik dalam upaya memberikan akses pelayanan masyarakat yang cepat, efektif dan efisien. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Dr. Agus Sudrajat, MA saat memberikan sambutan dalam kegiatan Webinar Series yang bertajuk “Future Jobs and Skills : Navigasi SDM Birokrasi di Era Digital dan Artificial Intelligence”, kerjasama dengan Tanoto Foundation, Selasa (2/7).
Agus Sudrajat juga menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa sekitar 45 persen dari angkatan kerja di sektor informal akan terdampak disrupsi teknologi ini, menyikapi hal ini ia menekankan pentingnya Upskilling dan Reskilling SDM birokrasi agar memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan di masa yang akan datang seperti spesialis AI, data science, analisis data, cyber security, computer networking serta pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan transformasi digital.
“Tahun ini menjadi masa krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang, dimana Indonesia sedang mengalami bonus demografi oleh karenanya pemerintah perlu mengoptimalkan sumber daya manusia yang didominasi oleh usia produktif tadi untuk dapat beradaptasi serta mampu memanfaatkan teknologi digital semaksimal mungkin untuk memajukan bangsa di berbagai sektor. Maka melalui kegiatan Webinar ini akan menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam upaya mengidentifikasi future jobs and skills yang diperlukan di sektor publik sehingga prioritas utama dalam pengembangan SDM unggul dan transformasi digital dalam SDGs 2030 dapat terwujud,” tandasnya.
Sementara itu, menyikapi kondisi ini, Komisaris Utama, PT. Telkom, Prof. Bambang PS. Brojonegoro, menyampaikan bahwa tantangan perkembangan AI kedepannya akan menghilangkan sebagian besar pekerjaan yang sifatnya administratif (hard skills) dan digantikan dengan pekerjaan baru yang didominasi oleh kemampuan soft skills yang membutuhkan kemampuan dalam problem solving, kreatifitas, berpikir kritis, negosiasi serta cognitive flexibility.
“Jadi future jobs akan lebih banyak memerlukan kemampuan kognitif dibanding dengan kemampuan yang sifatnya administratif, dan sektor pemerintahan menjadi salah satu sektor yang akan mengalami pengurangan jumlah pegawai akibat pemanfaatan AI ini” tegasnya.
Namun ia menambahkan, pemanfaatan AI perlu disikapi secara positif oleh birokrat sebagai sebuah tools yang dapat membantu manusia dalam menciptakan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, karena AI tidak akan sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia.
Hal senada diungkapkan, National Technology Officer Microsoft Indonesia, Panji Wasmana, M.CS, perkembangan teknologi digital khususnya AI tentu saja memberikan tantangan yang kompleks terhadap layanan pemerintah terutama dalam menyikapi ekspektasi masyarakat akan akses pelayanan publik yang dituntut serba cepat, efektif dan efisien serta berbiaya murah. Maka pelayan publik dituntut untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan AI dalam proses pelayanannya.
Jika dilihat dari dampak positif, pemanfaatan AI dan Cloud ini dinilai dapat mengakselerasi kegiatan pelayanan masyarakat yang berfokus pada peningkatan produktivitas layanan, penghematan anggaran, peningkatan inovasi layanan serta dukungan masyarakat sebagai penerima layanan. Maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengembangkan kemampuan tidak hanya SDM-nya melainkan juga infrastruktur digital.
Menyikapi hal tersebut, Binus Creates Director, Prof. Firdaus Alamsjah mengatakan, dalam penerapan AI terutama di instansi pemerintah terdapat tantangan yang dihadapi diantaranya keterbatasan dan kualitas data, bagaimana sistem keamanan dan privacy data, infrastruktur teknologi, biaya implementasi, kepercayaan publik serta yang tidak kalah penting adalah gap kompetensi dan keterampilan SDM Digital.
Salah satu solusi yang ditawarkan BINUS adalah berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dalam hal ini LAN untuk mengembangkan SDM Digital yang unggul melalui platform-platform pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh kalangan ASN, yang harapannya dapat meminimalisir gap kompetensi digital serta mampu memanfaatkan AI untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas.