Aceh Besar – Puslatbang KHAN LAN mengadakan Rapat Konsolidasi dengan tema Penguatan Indeks Kualitas Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi, Selasa (4/6). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Muhammad Taufiq, DEA memberi pembekalan kepada peserta Rakor terkait Pengembangan Kompetensi ASN yang sedang dikembangkan oleh LAN yaitu ASN Berpijar, yang merupakan platform pengembangan Kompetensi ASN yang dapat diakses oleh seluruh ASN secara gratis tanpa berbiaya, ujar Muhammad Taufiq.
Lebih lanjut Muhammad Taufiq mengatakan bahwa terkait pengembangan kompetensi ASN, LAN telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University), di mana Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University/Corpu) adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN. Masih banyak lembaga pelatihan yang belum menerapkan sistem pembelajaran terintegrasi tersebut.
“Selain pengembangan kompetensi ASN, LAN saat ini juga sedang melakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2024. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Diharapkan tentu saja dengan pengukuran IKK ini diharapkan kebijakan ke depannya akan lebih baik.” ungkapnya
Selain itu Kepala Puslatbang KHAN Said Fadhil dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan pengukuran nasional IKK tahun 2023, dari 584 instansi pemerintah baru 226 instansi atau 38,70% yang telah melaksanakan penilaian mandiri IKK. Dari 32,68% instansi pemerintah daerah yang telah berpartisipasi diperoleh hasil 0% meraih predikat “Unggul”, 7% meraih predikat “Sangat Baik”, 28% meraih predikat “Baik”, 14% meraih predikat “Cukup”, dan 51% lainnya masih dalam predikat “Kurang”. Tingkat partisipasi instansi pemerintah daerah dalam pengukuran nasional IKK masih tergolong rendah. “Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah kita semua bagaimana tingkat partisipasi daerah dalam pengukuran indeks kualitas kebijakan agar kebijakan yang telah dilahirkan lebih berkualitas” ujar Said Fadhil.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Puslatbang KHAN LAN dan dihadiri oleh Perwakilan BKN Kantor Regional XIII Aceh, Perwakilan BKN Kantor Regional XII Pekanbaru, BPSDM Aceh, BPSDM Sumut, BKPSDM Kabupaten/Kota Se-Aceh, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Se-Aceh dan Bappeda Kabupaten/Kota Se-Aceh.