Jakarta – Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam mensosialisasikan program kebijakan serta menyampaikan kinerja, salah satunya adalah masalah berkomunikasi. Terkadang ketidakmampuan birokrat menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat menimbulkan tidak sampainya informasi secara secara menyeluruh sehingga dapat menimbulkan kegaduhan dan tidak jarang penolakan terhadap program tersebut. Oleh karenanya, seorang Aparatur sipil Negara (ASN) perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Basseng, M.Ed saat memberikan sambutan pada Workshop dan Training Public Speaking di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, di Yuan Garden Hotel, Jakarta, Senin (11/12).
Basseng melanjutkan, sebagai ujung tombak, ASN harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap program-program yang dicanangkan pemerintah serta menyampaikan seluruh program dan kinerja pemerintah, ia juga perlu memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang kian pesat terutama perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.
“Kita sama-sama mengetahui bahwa maju tidaknya sebuah negara atau organisasi tidak terlepas dari kualitas birokrasi, maka dalam hal ini untuk mewujudkan birokrasi yang berkualitas penting mengupayakan persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta harmonisasi terhadap program-program kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat” ungkapnya.
Lebih jauh Basseng menjelaskan, ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai Agent of Information perlu memiliki skill of public speaking yang bagus, karena hal ini menyangkut bagaimana cara menyampaikan informasi dan mempengaruhi serta menginspirasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan masyarakat Papua Barat. Ia juga menambahkan, dengan terbitnya Peraturan Presiden (PerPress) 24 tahun 2023 mengenai rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041 menunjukkan keseriusan pemerintah pusat terhadap pembangunan masyarakat papua, dan salah satu agendanya adalah peningkatan kualitas ASN dan tata kelola pemerintah.
“Workshop public speaking ini juga merupakan salah satu cara pengembangan kompetensi bagi ASN di Papua Barat yang harapannya melalui communication skill yang baik, akan tercipta keselarasan antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dan tentunya hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili Plt. Kepala Biro, Juliana Antoneta menyampaikan apresiasi dan penghargaan bagi LAN yang senantiasa memberikan dukungan pengembangan kompetensi kepada aparatur di pemerintah Provinsi Papua Barat, ia berharap kerjasama dan kolaborasi ini dapat terus dilakukan sehingga upaya menciptakan birokrasi yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat terwujud.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pengarahan program yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Manajemen Aparatur sipil Negara, Dra. Elly Fatimah, M.Si. (humas)