Jakarta – Big data menjadi salah satu kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi yang telah banyak diadopsi dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat tak terkecuali dalam menentukan langkah dan tindakan pemerintah kedepannya dalam proses perumusan kebijakan. Big data ini sangat berpotensi untuk dapat diterapkan dalam kebijakan publik, mengingat pemerintah membutuhkan respon yang cepat dan akurat yang berbasis pada data-data yang real time sehingga mampu menjawab situasi yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Dra. Isti Heriani, MBA, pada Penutupan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (KAK) Angkatan XXVI Tahun 2023 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (7/9).
Isti menambahkan, di era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dengan didorong oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan Internet of things, seorang analis kebijakan dihadapkan pada tugas yang cukup berat yaitu menghubungkan perkembangan teknologi dengan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.
“Pada saat ini pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data yang dapat diambil dari big data dalam jumlah yang besar, jika hal ini dikelola dengan baik maka akan memberikan wawasan penting untuk kebijakan yang adaptif, namun perlu diperhatikan etika dan privasi yang memadai”, ungkapnya.
Melalui big data, tambahnya, dapat memiliki peran dalam memindai kondisi masyarakat, mengamati identitas, ruang dialog masyarakat, serta pemetaan rencana implementasi kebijakan dan memastikan kepentingan komunitas dapat terakomodasi , selain itu juga pemerintah dapat meninjau asumsi kebijakan, memahami masyarakat dan perilaku, serta menyediakan informasi opini publik terkait dengan rencana kebijakan.
Oleh karenanya, Isti mendorong setiap analis kebijakan mampu beradaptasi untuk dapat menguasai kemampuan-kemampuan baru seperti analis big data, pemahaman tentang artificial intelligence serta penerapan teknologi dalam setiap proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
“Melalui kemampuan tersebut, harapannya upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas kebijakan dapat segera terwujud” tutupnya.