Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan digitalisasi birokrasi di berbagai sektor guna memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, efektif dan efisien. Selama ini pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dirasa masih belum optimal, oleh karena itu, transformasi digital di dalam birokrasi mutlak dilakukan secara menyeluruh baik di tingkat pusat dan daerah. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Dr. Baseng, M.Ed PADA Upacara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan X tahun 2023, Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta, Rabu (29/3).
“Sesuai dengan program Reformasi Birokrasi Tematik (RB tematik), Digitalisasi juga harus memiliki dampak bagi masyarakat karena digitalisasi bukanlah tujuan, melainkan digitalisasi menjadi sarana mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Selain itu dalam berbagai kesempatan, Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan tentang reformasi birokrasi, dimana salah satunya adalah birokrasi lincah (agile) dan cepat. Penerapan digitalisasi dirasa menjadi salah satu cara untuk melahirkan birokrasi yang lincah dan cepat, sebab semua kebutuhan masyarakat seharusnya sudah terintegrasi dalam satu genggaman,” ujarnya.
Dikatakan Basseng bahwasanya, melalui akselerasi digitalisasi dapat membawa transformasi reformasi birokrasi di tahun 2025 menjadi dynamic governance. Dimana birokrasi semakin efektif efisien dengan ciri agile dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi berkelas dunia.
“Oleh karena itu tema dari PKN tingkat II angkatan X ini lebih menekankan pada digitalisasi birokrasi, yaitu strategi pemanfaatan teknologi rekayasa dan metaverse dalam pelayanan publik, ini dinilai sangat relevan dengan program pemerintah dalam percepatan pelayanan melalui digitalisasi birokrasi,” tuturnya.
Basseng menambahkan, PKN tingkat II ini merupakan “kawah candradimuka” Untuk membentuk pemimpin perubahan, melalui kurikulum yang telah didesain diharapkan akan menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini.
Sementara itu dalam laporannya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Manajerial ASN, Dr. Caca Syahroni, SIP, M. Si menyampaikan, pembelajaran PKN tingkat II ini akan dilaksanakan secara blended learning yaitu metode pembelajaran dengan memadukan pelatihan klasikal dengan non klasikal dengan tetap mengedepankan experiential learning dengan memasukkan pengalaman dari berbagai sumber.
Adapun jumlah peserta yang mengikuti PKN tingkat II angkatan X ini berjumlah 60 peserta yang meliputi 15 orang berasal dari Kementerian, 12 orang berasal dari LPN/PTN dan 33 orang berasal dari pemerintah daerah. PKN tingkat II ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis yang merupakan kompetensi manajerial pada jabatan pimpinan tinggi (UPT) pratama.
