Menu Close

Melalui Presidential Lecture, Wapres Bekali ASN Peserta Piloting Magang Papua

Jakarta – Bangsa kita memiliki visi Indonesia emas 2045, dimana kita ingin mewujudkan bangsa yang maju, adil dan makmur dalam bingkai NKRI. Untuk itu, upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia ini dilandasi oleh 4 pilar yaitu pembangunan manusia, penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pemerataan pembangunan dan pemanfaatan ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan arahan dalam Kegiatan Presidential Lecture : Piloting Magang Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua, di Kantor Istana Wakil Presiden, Rabu (16/11).

Dalam konteks Papua, Wapres menjelaskan, Pemerintah telah merumuskan masa depan Papua 20 tahun mendatang yang dituangkan dalam rencana induk percepatan pengembangan papua tahun 2022-2041, dan rencana aksi 5 tahunan yang merupakan mandat dari UU 21/2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. Hal ini merupakan wujud fokus pemerintah dalam percepatan pembangunan di tanah Papua.

“UU ini sekaligus menjadi dasar pengakuan pentingnya kebijakan khusus dalam mewujudkan rasa keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penghormatan HAM maupun pengelolaan hasil kekayaan alam papua bagi peningkatan taraf hidup masyarakat asli Papua” tambah Wapres.

Lebih jauh Wapres mengatakan, saat ini telah terdapat 5 provinsi di tanah papua, melalui pemekaran daerah otonomi baru di Papua yang diharapkan dapat memberikan lompatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga agar dapat mendekatkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat papua.

Oleh karena itu, Wapres berpesan kepada seluruh jajaran birokrasi mulai dari gubernur, pejabat tinggi, serta para ASN di Provinsi Papua untuk dapat mencari langkah inovatif sesuai konteks dan kekhasan daerah. “Buktikanlah bahwa pemekaran wilayah ini dapat mendorong keberhasilan pemerataan pembangunan di provinsi Papua” tegas Wapres.

Wapres juga berpesan kepada ASN peserta magang untuk senantiasa berpikir visioner, optimistik, konstruktif dan mampu menciptakan nilai-nilai papua yang moderat inklusif dan toleran. Jangan hanya bekerja seperti biasa-biasa saja (business as usual).

Hal senada diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, yang menekankan bahwasanya birokrasi harus berdampak secara luas khususnya bagi pelaksanaan pelayanan publik, tidak semata-mata berorientasi pada prosedur, proses dan rutinitas yang monoton.

“Maka, saya tegaskan kepada ASN Papua peserta magang, untuk dapat berpikir secara komprehensif integral, sehingga proses pembelajaran magang ini dapat memberikan dampak yang signifikan khususnya bagi peningkatan pelayanan publik di tanah Papua” ujarnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si menyampaikan bahwa tujuan dari Piloting Magang bagi ASN Papua ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN pada pemerintah provinsi Papua, sehingga dapat berperan serta dalam mensukseskan pembangunan di daerah Papua.

“Adapun tahapan magang dibagi menjadi 2 yaitu tahapan Pra Magang yang dilaksanakan di LAN dalam rangka mempersiapkan para peserta terkait dengan substansi yang akan dimagangkan. Selain itu, dibekali juga dengan komitmen dan team building untuk mempersiapkan sikap mental, perilaku dan kekompakan dalam mengikuti magang di instansi mitra magang,” jelasnya.

Sementara itu untuk tahapan Magang sendiri dilaksanakan di instansi mitra magang yang meliputi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, LKPP dan BPKP dan dilanjutkan di beberapa Pemerintah Daerah yaitu: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Malang, Kota Tangerang, Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi.

Adapun ASN peserta Piloting Magang ini berjumlah 42 orang. Sedangkan kompetensi yang akan dibangun terkait dengan substansi  Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

“Melalui kegiatan magang bagi ASN Papua ini diharapkan upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di tanah Papua dapat segera terwujud,” tutup Adi Suryanto.

Skip to content