SAMARINDA – Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Kelembagaan LAN RI menjadi dua topik terpilih dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas LAN RI di di Ruang Auditorium Puslatbang KDOD, Kamis (25/8) Seluruh pegawai Puslatbang KDOD hadir dalam kegiatan ini untuk berdiskusi dan bertukar pengetahuan, baik antara sesama pegawai maupun dengan M. Asphian Arwin dan Muhammad Syafiq yang mewakili Biro Hukum dan Humas LAN RI sebagai narasumber dalam kegiatan ini, dan keduanya adalah Analis Kebijakan Ahli Muda di LAN RI.
Asphian dalam paparannya terkait perjalanan dinas luar negeri menyampaikan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri sejatinya dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi, kunjungan kerja, pertemuan internasional, penandatanganan perjanjian internasional, kajian bersama/ pertemuan ilmiah/ studi komparasi, dan tugas kedinasan lainnya. Pada prinsipnya, perjalanan dinas luar negeri harus selektif, efisien dan efektif, serta transparan dan akuntabel, dengan melengkapi dokumen perjalanan seperti surat persetujuan, paspor dinas, dan exit permit. “Adapun yang akan diberikan oleh organisasi dari perjalanan dinas luar negeri ini adalah biaya transportasi, uang harian, uang representasi bagi pejabat, biaya asuransi perjalanan, dan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dan tak lupa, seperti perjalanan dinas pada umumnya, seusai perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan, pegawai yang bersangkutan harus membuat laporan yang disampaikan kepada Sestama selambat-lambatnya tujuh hari setelah kepulangan, melengkapi dokumen pertanggungjawaban, serta melakukan sharing knowledge dengan pegawai lain dalam sebuah forum diskusi” jelas Asphian.
Sementara itu, topik terkait kelembagaan LAN RI yang tertuang dalam PerLAN No.20 Tahun 2020 disampaikan oleh Muhammad Syafiq. Dijelaskan olehnya, bahwa LAN RI saat ini tengah melakukan proses perubahan kelembagaan, yang merupakan perumusan kembali peran LAN pasca pemusatan fungsi penelitian beserta seluruh JF Peneliti yang ada di LAN ke BRIN. Tentu saja hal ini menjadi salah satu dasar penguatan perlunya dilakukan perubahan kelembagaan di LAN. “Dalam Rapat Kerja Kelembagaan yang dilaksanakan tahun 2021 lalu, dihasilkan beberapa rumusan terkait peran LAN dalam transformasi administrasi negara dan pengembangan SDM aparatur”, ujar Syafiq.
“Dalam hal transformasi administrasi negara, pembangunan administrasi negara dan manajemen kebijakan akan mencakup dua hal penting, yaitu isu strategis dan instrumentasi. Sedangkan dalam hal pengembangan SDM aparatur, di aspek pendidikan mencakup pendidikan terapan dan pembibitan, kemudian aspek pelatihan mencakup pengembangan dan penyusunan kebijakan, serta penyelenggaraan dan pengendalian kebijakan bangkom ASN” lanjutnya lagi.
Usai memberikan paparan, kegiatan yang dimoderatori oleh Kemal Hidayah, Analis Kebijakan Ahli Muda di Puslatbang KDOD LAN ini dilanjutkan dengan sesi diskusi. Beberapa orang pegawai Puslatbang KDOD terlihat antusias dalam mengajukan beberapa pertanyaan yang juga dijawab secara lengkap oleh narasumber. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengetahuan para pegawai Puslatbang KDOD terkait berbagai produm hukum yang ada di LAN akan semakin meningkat. (ler/ler)