SAMARINDA – Menutup bulan Mei, Puslatbang KDOD kembali menghadirkan kegiatan RAMAH (Respon Alternatif Masalah Daerah) sesi ke-2, yang menjadi kegiatan kolaboratif antara Puslatbang KDOD dan Pemerintah Kota Samarinda, Selasa (31/5). Acara yang didesain untuk mendorong lahirnya para Analis Kebijakan hasil dari penyederhanaan birokrasi yang berkualitas ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting dengan tajuk “Peran dan Produk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan”. 100 orang peserta hadir melalui Zoom Meeting, dan 188 orang Peserta lainnya hadir melalui kanal Yutube.
Narasumber dalam kegiatan yang merupakan implementasi dari salah satu kegiatan Reformasi Birokrasi ini adalah Dr. Suwatin, MA, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi pada Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI. Dalam ulasan materinya, Suwatin menyampaikan bahwa JF Analis Kebijakan berperan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pembuat kebijakan (decision maker) dalam membuat kebijakan. Suwatin mengatakan bahwa ada delapan hal yang harus diperhatikan untuk membangun kapasitas diri sebagai seorang Analis Kebijakan, yaitu : memahami peran tugas, membangun standar kompetensi, membangun kolaborasi, membangun kapasitas, memperkuat proses bisnis dalam rencana kerja instansi, memperkuat proses bisnis dalam rencana kerja mandiri, inovasi dan kreativitas, serta melakukan dokumentasi hasil kerja.
Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh Suwatin untuk menjelaskan mengenai dasar hukum keberadaan AK, manajemen JFAK, butir kegiatan AK, serta jenis produk AK. Menjelang akhir, acara yang dimoderatori oleh Fani Heru Wismono, Analis Kebijakan Ahli Muda di Puslatbang KDOD ini juga membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan yang banyak diajukan di kolom chat adalah terkait pembentukan Tim Penilai Internal Daerah, cara membuat produk kebijakan, serta cara melakukan penghitungan angka kredit (tw/ler)
#zonaintegritasmenujuwbbm
#lanuntuknegeri
#kawanlan
#puslatbangkdod
#makartibhaktinagari
#asnunggul
#asnberakhlak
#banggamelayanibangsa