Jakarta – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si didampingi oleh jajaran Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan LAN, menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPR RI, Senin (6/6). Dalam Rapat yang dipimpin oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung ini membahas tentang penyampaian Pagu Indikatif Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam pemaparannya Kepala LAN menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN 2023 LAN sebesar Rp. 308.012.174.000,- (tiga ratus delapan milyar dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
“Jumlah ini jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran Tahun 2022 terjadi penurunan Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.136.982.000,- lima belas milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah atau senilai 4,68 persen” tambahnya.
Adi Suryanto menjelaskan, sama halnya pada tahun sebelumnya pagu indikatif tahun 2023 dialokasikan untuk dua program kegiatan yaitu program dukungan manajemen dan program kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Untuk program dukungan manajemen dengan pendanaan RM sebesar Rp. 238.433.988.000 sedangkan untuk PNBP sebesar 7.510.691.000,- sedangkan untuk program kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN dengan pendanaan RM sebesar Rp. 17.470.999.000,- sedangkan untuk PNBP sebesar Rp. 44.596.496.000,-.” jelasnya.
Kepala LAN juga menerangkan, pengalokasian anggaran lebih lanjut dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, LAN akan mendukung prioritas nasional yang ketujuh yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.
“Adapun target yang dimiliki LAN dalam rangka mewujudkan prioritas nasional tersebut antara lain melalui penyusunan ekosistem pengetahuan inovasi, integrasi portal pembelajaran dan pelatihan training untuk ASN, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan ASN, serta penyelenggaraan sekolah kader ASN global 100” tambahnya.
Rapat Dengar Pendapat ini juga dihadiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Komisi aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat tersebut diputuskan bahwa usulan tambahan anggaran, dan usulan penyesuaian anggaran / pergeseran alokasi anggaran per program RAPBN tahun 2023 yang diusulkan Kementerian PANRB, LAN RI, KASN, BKN, ANRI dan ORI, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2023 yang akan datang. Dan Komisi II DPR RI meminta setiap instansi untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2022 dan rincian sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat (10/6) sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 yang akan datang.