Jakarta – Saat ini analis kebijakan (AK) sudah menjadi salah satu kebutuhan pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah kebijakan publik di Indonesia. Banyaknya kebijakan publik yang tidak mewakili kepentingan masyarakat menyebabkan pemerintah pusat membatalkan kebijakan publik yang sudah diterbitkan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan kemampuan kompetensi AK untuk mampu membuat kebijakan yang inklusif dan dapat mewakili kebutuhan masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara, Dra. Isti Heriani, MBA saat memberikan sambutan dalam pembukaan pelatihan Calon Analis Kebijakan (CAK) angkatan XX secara Virtual, Senin (23/5).
Ia menjelaskan, pelatihan ini sangat penting untuk membekali peserta dalam menyusun kebijakan publik yang mampu memberikan rekomendasi kebijakan publik yang berkualitas. Selain itu pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan, membentuk dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme analis kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional sekaligus prasyarat pemenuhan kompetensi.
Mengacu pada Perkalan 33 tahun 2015 Isti memaparkan “Terdapat 3 (tiga) jenis pelatihan fungsional yang wajib diikuti diantaranya: Pelatihan Calon Analis Kebijakan bagi seseorang yang ingin menduduki dirinya sebagai seorang Analis Kebijakan, Pelatihan Khusus Analis Kebijakan, bagi para Analis Kebijakan yang telah diangkat baik melalui inpassing, perpindahan jabatan dan lain lain serta Pelatihan Analis Kebijakan Lanjutan bagi para Analis Kebijakan yang menduduki jenjang utama”.
Lebih jauh ia menjelaskan, perubahan paradigma bekerja dalam struktur pemerintahan mau tidak mau membuat pemangku jabatan fungsional baru untuk beradaptasi, tanggap, dan sigap terkait tugas dan fungsinya, terutama para analis kebijakan dalam melakukan kajian kebijakan dan mendukung tata Kelola pemerintahan yang mumpuni dan ‘agile’ atau lincah, Terutama dalam era saat ini atau yang lebih kita kenal dengan Era Vuca: Volatility, Uncertainly, Complexity dan Ambiguity.
“Terdapat beberapa bentuk kebijakan yang menjadi perhatian utama para Analis Kebijakan, Kebijakan Baru (New Policy) yang sama sekali belum tersedia dan disusun untuk mengatasi atau mengantisipasi permasalahan serta Kebijakan Revisi (Revised Policy) yang merupakan perbaikan atas kebijakan lama untuk menyesuaikan dengan lingkungan kebijakan” jelasnya.
“Tentu kita semua setuju bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang didukung oleh pengetahuan, informasi, data, best practice dan bukti yang memadai (evidence based policy), terangnya.
Kemampuan/kompetensi seorang Analis Kebijakan tidak akan terpenuhi secara maksimal tanpa adanya haus akan ilmu pengetahuan, dan keinginan untuk mengembangkan diri agar terus terasah, oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam upaya bersama meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri. Ikuti setiap proses dan ketentuan yang telah ditetapkan dan semoga para peserta semua diberikan kemudahan dalam pelatihan,’’ tutupnya.
Pelatihan CAK angkatan XX diikuti oleh 30 peserta yang meliputi 27 peserta dari Kementerian dan Lembaga, serta 3 peserta berasal dari Pemerintah Daerah. Pelatihan ini akan dilaksanakan secara Blended Learning mulai 23 Mei – 16 Juni 2022.