Jakarta – Setiap instansi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan perumusan, penyusunan, pelaksanaan kebijakan sampai pada evaluasi kebijakan di sektornya masing-masing. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk selalu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, namun pada kenyataannya masih kualitas kebijakan di Indonesia masih rendah hal ini diindikasikan dengan masih banyaknya kebijakan yang saling bertentangan dan tumpang tindih satu dengan lainnya. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Basseng, M.Ed pada pembukaan Pelatihan Calon Analis Kebijakan Angkatan XVIII tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual, Senin (4/4).
“Menyikapi kondisi tersebut, maka peran dari seorang analis kebijakan sangat strategis, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan analis kebijakan dalam melihat permasalahan publik secara komprehensif, mampu mengurai permasalahan tersebut melalui sebuah saran kebijakan yang akan menjadi bahan masukan bagi atasan organisasi maupun bagi pemangku kebijakan yang berada di legislatif”, tambahnya.
Basseng juga mengakui, bahwa dalam melakukan advokasi sebuah saran kebijakan seorang analis kebijakan perlu dibekali kemampuan politis, hal ini karena analis kebijakan akan dihadapkan pada berbagai konflik kepentingan terkait kebijakan yang dibuatnya, namun ia harus tetap memegang komitmen untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan.
“Profesi analis kebijakan ini akan menjadi jembatan antara dunia birokrasi dan politik, peran ini ditunjukkan dengan kemampuan membaca situasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan baik dalam level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tanpa adanya tumpang tindih kebijakan,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan peran analis kebijakan dalam mensukseskan Presidency G20, disini analis kebijakan juga dituntut mampu melihat permasalahan strategis dalam tataran global, sejalan dengan mengusung tiga topik utama antara lain kesehatan global, transisi energi berkelanjutan serta transformasi digital dan ekonomi. Ketiga topik ini memerlukan sentuhan analis kebijakan yang mampu menghasilkan kebijakan tidak hanya memiliki dampak secara nasional tetapi juga internasional.
“Saya harap, dengan bekal kemampuan yang akan dipelajari selama pelatihan CAK ini, dapat memberikan dampak signifikan dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan secara simultan mampu mewujudkan Indonesia maju 2045 mendatang.” tutupnya.
Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Dra. Isti Heriani, MBA dalam laporannya mengungkapkan, pelatihan CAK ini akan berlangsung mulai 4 April sampai dengan 27 April 2022 dengan didukung portal e-learning, TSK.asnunggul.lan.go.id sebagai fasilitas berbagi informasi, bahan pembelajaran, mengunggah penugasan serta evaluasi penyelenggara. Adapun Jumlah peserta pelatihan CAK angkatan XVIII ini berjumlah 30 orang dengan rincian 26 orang berasal dari Kementerian/Lembaga dan 4 orang dari Pemerintah Daerah. (humas)