Jakarta – Presidensi G20 merupakan ajang Internasional yang dapat menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global serta menjawab berbagai tantangan dunia, termasuk dalam upaya mewujudkan pemulihan ekonomi yang inklusif berdaya saing dan berkesinambungan. Untuk itu dibutuhkan kemampuan menganalisa permasalahan global serta menemukan agenda setting untuk menjembatani kepentingan antar bangsa. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo WU, SH., MA. saat membuka kegiatan Virtual Public Lecture (VPL) seri pertama kerjasama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Tanoto Foundation yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (24/2).
Dalam VPL yang mengangkat tema “Presidensi G20 sebagai Momentum Membangun Agenda Kebijakan Indonesia dalam Meningkatkan Pemulihan Berbagai Sektor di Tingkat Global” ini, Tri Widodo menyampaikan bahwa agenda Presidensi G20 menjadi momentum strategis untuk melakukan kajian dan analis kebijakan publik. Terutama dalam menyikapi tantangan global yang senantiasa berubah secara cepat, tidak terduga dan penuh ketidakpastian atau biasa dikenal dengan kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity). Kondisi inilah dibutuhkan keterlibatan aktif analis kebijakan dalam rangka melakukan kajian dan analis kebijakan serta memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
“Sebagai perantara pengetahuan (knowledge brokering), analis kebijakan harus mampu berperan dalam menyediakan informasi, mengklasifikasikan isu publik yang layak menjadi agenda kebijakan pemerintah, serta mengidentifikasi konsekuensi dari alternatif kebijakan yang ditawarkan, khususnya yang menjadi agenda Presidensi G-20” jelasnya.
Tri Widodo menambahkan, jabatan fungsional dibekali untuk mampu menghasilkan informasi kebijakan yang berkaitan dengan berbagai aspek antara lain, masalah kebijakan (policy problem), hasil kebijakan yang diharapkan (expected outcomes), alternatif kebijakan terpilih (preferred policy), pengamatan hasil kebijakan (observed policy outcome) serta kinerja kebijakan (policy performance).
Pada kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Airlangga Hartarto, dalam keynote speech-nya menyampaikan, peran analis kebijakan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi konkret yang dapat diaplikasikan dan diterapkan di berbagai negara serta bermanfaat bagi dunia. Melalui presidensi G20 ini, pemerintah Indonesia terus berpartisipasi aktif dalam angka menyelesaikan permasalahan dalam tatanan global, ajang G20 di tahun 2022 ini merupakan periode krusial dalam upaya pemulihan ekonomi global mengingat pandemi Covid-19 masih terus berlanjut.
“Dengan mengusung tema’ Recover Together, Recover Stronger’, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan dengan memfokuskan pada 3 (tiga) topik utama yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi berbasis digital, serta transisi energi.” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang juga ditunjuk sebagai Co-Sherpa G20, Dr. Edi Prio Pambudi mengatakan, selama 100 tahun terakhir dunia telah menghadapi berbagai pandemi antara lain, Spanish flu, Asian flu dan saat ini kita menghadapi Covid-19, maka melalui presidensi G20 pemerintah mendorong respon analis kebijakan untuk merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang berbasis pada penanganan pandemi Covid-19.
Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra, menambahkan, upaya penanganan pandemi global sebagai fokus dan pemerataan vaksinasi global juga menjadi isu penting. Selain itu bagaimana forum G20 ini berperan untuk negara-negara miskin dengan tingkat vaksinasi yang masih rendah
“Dengan mengusung tema “recover together” yang merupakan suatu strategi dalam jangka menengah dan panjang, dan menjadi sorotan adalah, dalam forum bergengsi ini pembahasan isu utang negara-negara miskin yang kian menumpuk dan masuk dalam topik kesinambungan utang (debt sustainability) untuk negara-negara miskin,” ungkapnya
Ia berharap, Presidensi Indonesia dalam G20 dapat berjalan dengan baik dan kebijakan-kebijakan yang diperoleh dalam forum tersebut memberikan dampak positif baik secara nasional maupun internasional.
Sementara itu, dalam Laporannya, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Dr. Yogi Suwarsono, MA mengatakan Policy Analyst Virtual Public Lecture ini akan dilaksanakan 1 bulan sekali. Tentunya dengan menghadirkan berbagai pakar dan akademisi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional analis kebijakan yang tersebar di seluruh Indonesia. (humas)