Jakarta – Seiring dengan kebijakan pemerintah terkait penerimaan cpns dimana terkadang tidak selalu setiap tahun suatu instansi pemerintah dapat membuka formasi pns sedangkan di satu sisi kebutuhan penambahan sdm tetap harus dipenuhi, saat ini sebagai solusi pemerintah akan lebih berfokus pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini tercantum dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021, perihal Pengadaan ASN Tahun 2022. Menyikapi hal tersebut Lembaga Administrasi Negara (LAN) tengah menyiapkan kurikulum dan bahan ajar untuk materi Orientasi PPPK tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat membuka Sosialisasi Kebijakan Orientasi PPPK dan MOOC MOT yang diselenggarakan secara daring, Rabu (19/1).
Dalam kesempatan itu, Adi Suryanto menambahkan, banyak hal yang perlu diberikan dalam orientasi PPPK. Diantaranya orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui PPPK, untuk itu LAN akan bekerjasama dengan lembaga pelatihan, BPSDM, BKPSDM kabupaten/kota akan menyelenggarakan Orientasi PPPK.
“Secara teknis, kurikulum penyelenggaraan orientasi PPPK dibagi menjadi dua bagian, yang pertama, pengenalan fungsi dan tanggung jawab ASN ini menjadi tanggung jawab LA sebagai instansi Pembina diklat, dan bagian kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang menjadi tanggung jawab instansi PPPK,” jelasnya.
Adi Suryanto menambahkan, selain orientasi PPPK, Management of Trainee (MOT) juga memiliki peranan penting dalam membekali pimpinan lembaga pelatihan untuk memahami seluk beluk manajemen kediklatan dan pengembangan kompetensi (bangkom) ASN. Selain itu juga untuk mendorong adanya metode pembelajaran yang lebih efektif melalui distance learning dan blended learning.
“LAN juga mendorong lembaga pelatihan mampu untuk berkontribusi dalam pengembangan asn-unggul.lan.go.id dengan memperkaya bahan-bahan ajar serta materi-materi baru yang mengikuti perkembangan dan kondisi saat ini. Melalui ASN-unggul tersebut maka pembelajaran pelatihan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, sehingga lebih efisien dalam penyelenggaraan pelatihan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, mengatakan sosialisasi ini menjadi kunci penting agar semua komponen pengelola pelatihan dan pengelola kepegawaian memahami arah kebijakan terutama dalam pengelolaan orientasi PPPK dan pembelajaran secara Massive Open Online Course (MOOC) untuk pengelola manajemen kediklatan.
“Untuk jumlah pembelajaran sendiri, orientasi PPPK berjumlah 45 jam pelajaran (JP) yang dilaksanakan secara mandiri menggunakan aplikasi MOOC,” tutupnya.
Hadir juga sebagai narasumber dalam acara tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN, Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan pejabat dari seluruh Lembaga Pelatihan di Indonesia secara daring.