Jakarta – Perkembangan dunia global yang berubah sangat cepat membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia harus mengembangkan standar kompetensi kelas dunia. Setiap Aparatur Sipil Negara wajib berbenah diri dengan kompetensi yang sesuai karena masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan prima di bidang pelayanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Hal itu diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam episode terbaru podcast Unlocking Potential yang dibawakan oleh CEO Global Tanoto Foundation Dr. J. Satrijo Tanudjojo.
Keduanya membahas pentingnya core values dan employer branding bagi Aparatur Sipil Negara, ASN BerAKHLAK, dan ASN Bangga Melayani Bangsa, yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo pada Juli 2021. Nilai-nilai BerAKHLAK terdiri dari Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Strategi Implementasi Nilai BerAKHLAK
Adi Suryanto mengungkapkan, sangat penting bagi para ASN untuk mengimplementasikan ketujuh nilai tersebut. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah secara masif membuat beragam program agar nilai-nilai baru ini dapat terinternalisasi dengan baik.
“Mau tidak mau, nilai-nilai tersebut harus menjadi prasyarat yang harus diterapkan oleh semua lembaga pemerintahan sebagai fondasi untuk mengatur para ASN dalam hal bertindak, berperilaku, hingga memberikan layanan publik,” katanya.
Adi Suryanto juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai tersebut untuk mencapai target SDG, dan berkontribusi pada peringkat Indonesia dalam Government Effectiveness Index. Akan tetapi, pekerjaan rumah masih sangat panjang, karena dibandingkan dengan negara-negara lain, pelayanan publik Indonesia masih dibawah indeks.
Strategi Kerja Sama
Kemitraan juga merupakan hal terpenting dalam mencapai tujuan ini, baik dengan pemerintah maupun dengan sektor swasta.
Adi Suryanto mengakui adanya kerja sama yang baik antara instansinya dengan Tanoto Foundation, terutama dalam pelatihan atau kursus pembuatan kebijakan publik, misalnya, rangkaian webinar Kuliah Umum Virtual pada periode 2020 – 2021.
“Kemitraan yang strategis merupakan salah satu kunci penting bagi pemerintah daerah dan instansi untuk maju dan berinovasi, melampaui tantangan birokrasi mereka,” tambah Adi.
(disadur dari tanotofoundation.org)