Jakarta – Kebijakan publik adalah kunci sukses bagi negara manapun dalam merespon lingkungan dan permasalahan yang dinamis dan kompleks. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA. pada saat membuka seri ke-19 Policy Analyst Virtual Public Lecture (VPL) dengan tema The Role and Duties of Policy Analyst in The Policy Making Process: Practices in Various Countries yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube LAN, Senin (13/12).
“Kualitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penyusunan kebijakan. Kejelasan agenda setting kebijakan, komunikasi yang bermanfaat dengan stakeholders, serta data dukung yang reliabel menjadi bagian penting dalam proses ini,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Tri Widodo juga menyebutkan bahwa profesi analis kebijakan sangat berkaitan dengan keseluruhan proses kebijakan dan tentunya menghadapi bebagai macam tantangan. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menghadapi tantangan tersebut, kemampuan para analis kebijakan khususnya dalam hal komunikasi, diplomasi dan networking sangatlah diperlukan.
“Selain itu, analis kebijakan juga diharapkan mampu melakukan comparative case studies dalam proses intelektual. Dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas analis kebijakan, saling berbagi pengalaman dari berbagai negara adalah salah upaya strategis. Hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi para analis kebijakan, praktisi kebijakan, akademisi dan profesi lainnya yang relevan dengan pelayanan publik,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto yang juga selaku Ketua Indonesia Association for Public Administration (IAPA) memandang bahwa diskusi ini sangat relevan dengan apa yang dihadapi oleh berbagai negara-negara di dunia dalam menghadapi berbagai masalah. Kita memerlukan kebijakan publik bagi masalah-masalah tersebut dan bagaimana menghadapi masalah ini dengan baik.
“Mudah-mudahan diskusi hari ini akan menjadi masukan bagi dunia akademik untuk memperbaiki kualitas pengajaran dan penelitian. Selain itu, bagi para praktisi diharapkan akan memperbaiki formulasi dan implementasi kebijakan publik,” ujarnya.
Agus Pramusinto juga berharap melalui kegiatan ini, akan terjalin kerjasama yang lebih erat dengan University of Birmingham, Georgetown University, USA, serta University of the Philippines.
Mengawali diskusi, Prof. Eko Prasojo (Guru Besar pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Mantan Wakil Menteri PAN dan RB) selaku moderator pada kegiatan kali ini menyebutkan bahwa seminar ini sangatlah penting bagi Indonesia, kami ingin mempelajari praktik-praktik proses perumusan kebijakan. Hal ini juga sejalan dengan proses penyederhanaan birokrasi dari struktural ke fungsional yang sedang dilakukan di Indonesia.
“Ini berarti, profesi analis kebijakan akan sangat berperan dalam proses transformasi birokrasi di Indonesia menjadi lebih dinamis dan kompeten dalam merespon tantangan global. Kita hari ini akan mempelajari dalam kondisi apa profesi Analis Kebijakan akan berkontribusi secara efektif dalam memberikan saran-saran kepada pengambil kebijakan dan proses perumusan kebijakan,” ujarnya.
Kegiatan webinar internasional ini merupakan penutup seluruh rangkaian VPL yang telah dilaksanakan oleh LAN melalui Pusat Pembinaan Analis Kebijakan bekerjasama dengan Tanoto Foundation sepanjang tahun 2021. Dalam edisi VPL terakhir ini menghadirkan tiga orang praktisi sekaligus akademisi kaliber internasional, yaitu:
- Prof. Beryl Radin dari Georgetown University, USA dengan presentasi: “Policy Analyst Profession: Context and Challenges of the Role of Policy Analysts in the Public Policy Process.”
- Prof. Alex B. Brillantes dari University of the Philiphines, dengan presentasi: “The Role of the Policy Analyst Profession in the Public Policy Process in Philipphines,” dan
- Dr. Adrian Campbell dari University of Birmingham, Inggris dengan presentasi: “The Role of the Policy Analyst Profession in the Public Polilcy Process in the United Kingdom.”