SAMARINDA – Mewakili Kepala LAN RI, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., MA dalam Pembukaan Webinar Ekspose Hasil Kajian Cost Effective Institutions Pemerintah Daerah, Selasa (7/12). Agus Sudrajat mengapresiasi Puslatbang KDOD karena telah menuntaskan Kajian tersebut dengan baik. Menurut Agus, Kajian ini merupakan kajian yang cukup strategis jika mengingat tantangan desentralisasi fiscal ke depan yang masih memerlukan banyak pembenahan.
“Saat ini, kualitas belanja daerah masih belum memuaskan, belanja masih didominasi belanja pegawai, belanja infrastruktur masih sangat rendah, local tax ratio juga sangat rendah, pemanfaatan pembiayaan masih terbatas, dan juga sinergi fiscal pusat-daerah belum optimal. Dan tidak cukup sampai disitu, ditambah lagi dengan komposisi peruntukan APBD untuk membiayai mandatory spending masih belum optimal untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik daerah” terang Agus.
Agus menjelaskan bahwa secara umum, terdapat tiga tahapan utama pengelolaan anggaran daerah secara efektif yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Dalam tahapan perencanaan dikatakan Agus bahwa pemerintah daerah perlu merancang strategic plan dan strategic budget yang mengacu tegak lurus pada visi misi daerah serta tujuan pembangunan nasional, dalam rangka mencapai kinerja dan daya saing daerah yang optimal. Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan, perlu didorong pelaksanaan cost reduction yang mengandalkan identifikasinya oleh masing-masing perangkat daerah. Kemudian pada tahap monitoring dan evaluasi, pemerintah daerah perlu memperkuat upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan, dengan mengotimalkan peran inspektorat, serta pimpiman perangkat daerah. Di samping itu, mekanisme check and balance penggunaan anggaran oleh unsur legislatif juga perlu didorong.
“Saat ini, melalui momentum pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, pemerintah menggaungkan ungkapan “Pulihkan Lebih Kuat” atau Recover Stronger yang menggarisbawahi cita-cita Indonesia yang tidak hanya mengembalikan pembangunan ekonomi kita ke tingkat sebelum pandemi, tetapi lebih kepada memperkuat fundamental ekonomi melalui salah satunya adalah upaya-upaya penguatan pengelolaan keuangan yang optimal serta cost effective agar daerah dapat berkembang dan sejahtera” jelas Agus. “Untuk itu, saya berharap agar hasil kajian ini juga dapat mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah tersebut, serta memberikan masukan pada RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang saat ini sedang dirumuskan melalui perbaikan dan penguatan pengelolaan belanja daerah, termasuk pada pengelolaan belanja pegawai dan infrastruktur layanan publik; penguatan para SDM pengelola keuangan daerah; serta penguatan aspek pengawasan” imbuhnya lagi.
Hadir sebagai Pembahas atau Narasumber dalam kegiatan ini Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro dari Universitas Gadjah Mada, Andri Mardiah, Ph.D dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc dari Universitas Indonesia, Dr. Marcelino Pandin dari Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Herman N. Suparman (Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), dan Fadillah Putra, M.Si.. MPAff., Ph.D dari Universitas Brawijaya. Acara yang dimoderatori oleh Dr. Aji Alamsyah dari Universitas Sriwijaya ini berlangsung selama kurang lebih 120 menit. Dari hasil diskusi, didapatkan banyak saran dan masukan dari para Narasumber dan juga peserta yang hadir, yang dapat digunakan untuk perbaikan atau penyempurnaan hasil kajian ini. (ler/ler)