Jakarta – Pagu indikatif Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2022 Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B.238/M.PPN/D.8/ PP.04.02/04/2021 dan S-361/MK.02/2021, tanggal 29 April 2021 adalah sebesar Rp 316.901.455.000 (Tiga Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Pagu indikatif ini sejalan dengan agenda pembangunan 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dengan Kegiatan Prioritas: Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsive melalui proyek kegiatan “Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental”. Dan agenda pembangunan 7 (tujuh) “Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) LAN dengan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI, di Grand Ballroom, Ayana Hotel, Jakarta, Senin (14/6).
“Pada tahun 2022, terdapat 5 (lima) keluaran/output LAN (Kategori Prioritas Bidang) yang merupakan hasil sementara Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Renja K/L Pagu Indikatif LAN Tahun 2022 yaitu Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik, Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan ASN, Pelatihan Revolusi Mental untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Ressponsif, Penyelenggaraan Sekolah Kader dan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional” tambah Reni Suzana.
Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh program prioritas bidang tersebut sebesar Rp 6.750.000.000 atau 33 persen dari total anggaran rupiah murni pada program 06 (Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara) tahun 2022. Ini merupakan salah satu indikasi komitmen kuat LAN terhadap pelaksanaan prinsip penganggaran berbasis program (money follows programme) yang diterapkan pemerintah sejak tahun 2016.
“Perubahan-perubahan yang kami lakukan pada dasarnya merupakan upaya konkret kami untuk membangun Administrasi Negara Indonesia, terutama dalam hal pengembangan kompetensi ASN dan kapasitas pengelolaan sektor publik. Menjadi harapan kami untuk terus mendapatkan dukungan, terutama dari DPR RI sebagai mitra kerja kami dalam hal anggaran, legislasi, dan pengawasan, sehingga perbaikan yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud.” Tutup Reni Suzana.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Rapat Dengar Pendapat, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH menyetujui usulan jumlah pagu indikatif RAPBN LAN Tahun 2022.
“Namun untuk pengalokasian anggaran program dan/atau kegiatan, Komisi II DPR RI meminta LAN melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali pada rapat selanjutnya” jelas Junimart Girsang.
Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran RAPBN LAN tahun 2022 sebesar Rp. 4.909.000.000,- dimana terhadap usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi II DPR RI mengamanatkan kepada Anggota Banggar di Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
Hadir juga dalam RDP tersebut, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Hj Imas Sukmaria, S.Sos.,M.AP, Wakil Ketua Komis Apartur Sipil Negara, Tasdik Kinanto, S.H, M.Hum, Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia, Drs. Imam Gunarto, M.Hum, dan Plh Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Leni Milana AP., S.IP., M.Si. (humas)