Samarinda – Kemandirian daerah hingga 20 tahun implementasi otonomi luas masih menjadi sebuah masalah yang cukup besar. Hingga saat ini, secara nasional lebih dari dua pertiga pembiayaan daerah masih menggantungkan dana transfer/perimbangan dari pemerintah pusat. Komposisi APBD pun sebagian besar masih menggantungkan pada dana perimbangan (transfer daerah). Rendahnya ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan, struktur kelembagaan Weberian, besarnya overhead cost, dan ketidakstabilan kapasitas fiskal daerah menguatkan problem high-cost bureaucracy di Indonesia masih terjadi sebagaimana survey pada tahun 2010 yang dilakukan oleh PERC bahwa Indonesia berada pada ranking kedua birokrasi paling tidak efisien di Asia.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, tahun 2021 ini Kompartemen Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (KDOD) Puslatbang KDOD berencana untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Cost-Effectice Institutions Pemerintah Daerah”. Untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan kajian tersebut, Puslatbang KDOD menggelar diskusi pada hari Kamis (6/5), dengan menghadirkan Narasumber Dr. Roy Valiant Solomo, M.Soc.sc dan Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si (han) yang merupakan Dosen di Universitas Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Roy menjelaskan bahwa kajian ini sudah sangat relevan karena membahas efektivitas keuangan daerah yang meningkat, namun kinerja yang masih lamban. Namun, ada beberapa masukan yang diberikan oleh Roy, yaitu 1) cost-effective ini harus mengacu ke berbagai literatur terutama tentang apa yang dimaksud dengan cost-effective; 2) perlunya menetapkan indikator cost-effective dan efektivitas yang akan dipakai dalam penelitian ini; dan 3) perlunya menetapkan cara mengukur cost-effective tersebut. Kemudian Rachma juga menyatakan bahwa kajian ini perlu mempertimbangkan daerah-daerah yang belum banyak dikaji, dan sebaiknya juga menambahkan beberapa teori kepemimpinan karena cost-effective erat berkaitan erat dengan faktor kepemimpinan.
Seluruh masukan dan saran yang diberikan oleh para narasumber akan dielaborasi oleh KDOD lebih lanjut, dan juga disesuaikan dengan sasaran kajian yaitu tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait strategi mewujudkan Cost-Effective Institution Pemerintah Daerah dilihat dari pendekatan kelembagaan, SDM, dan Infrastruktur. Rencananya, akan ada diskusi kedua yang digelar pada hari Jumat, 7 Mei 2021 dengan narasumber yang berbeda.