Jakarta – Peningkatan kinerja aparatur negara melalui reformasi birokrasi memiliki posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, adil dan makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Tri Widodo WU, SH., MA pada Webinar Kuliah Umum Politeknik STIA LAN Jakarta bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Dr. (HC) Ir. H. Suharso Monoarfa, yang mengangkat tema “Akselerasi Modalitas Birokrasi dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan RPJMN 2024” melalui teleconference, Kamis, (25/3).
“Dalam konteks rencana pembangunan nasional, di tahun 2021 ini, Indonesia akan memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, agenda pembangunan lima tahunan yang menjadi tahap akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan untuk transformasi pelayanan publik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan atau e-services, serta penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan.” tambahnya.
Hal senada diungkapkan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Dr (HC) Ir. H. Suharso Monoarfa yang menjadi dosen tamu mengatakan, salah satu contoh kita telah memasuki era VUCA adalah pandemi Covid-19 saat ini. Dimana pandemi membuat seluruh trajektori dan rencana pembangunan negara menjadi terganggu. Lebih jauh ia menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan hingga minus dua persen, dan kenaikan tingkat pengangguran menjadi tujuh koma tujuh persen, hal ini pun diperparah dengan kenaikan tingkat kemiskinan sebanyak sepuluh koma sembilan belas persen.
“Hal ini menyebabkan Indonesia kembali menjadi kelompok negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Disinilah birokrasi harus dapat bertransformasi untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan RPJMN 2024, transformasi yang dilakukan meliputi SDM aparatur, kelembagaan dan proses bisnis organisasi serta akuntabilitas kinerja dan pengawasan,” jelasnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas menambahkan, di tahun 2045 nanti ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya atau Indonesia emas, ASN telah bertransformasi menjadi world class government, yang memiliki cara berpikir yang out of the box, sistemik dan berbasis pada bukti (evidence-based), berwawasan global serta mampu mengelola perubahan.
“Untuk dapat memasuki fase tersebut, tentu saja dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun SDM yang mumpuni, usaha bersama-sama, tidak parsial dan tidak mementingkan ego sektoral, sebaliknya dibutuhkan modal persatuan, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme yang kuat serta membangun paradigm sosial yang konstruktif,” tutupnya.
Pada kuliah umum yang dihadiri 1000 peserta tersebut, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., bertindak sebagai moderator. Hadir pula Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP yang mewakili Menteri PPN/Bappenas di akhir kuliah umum untuk menjawab pertanyaan dari peserta.