Menu Close

Akselerasi Reformasi Birokrasi Butuh Pimpinan yang Siap Melayani

Jakarta – Reformasi birokrasi (RB) bukanlah merupakan hal baru bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara pemerintahan, secara umum reformasi birokrasi digadang-gadang sebagai salah satu upaya melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun pada kenyataannya, semangat reformasi yang telah digaungkan sejak tahun 2010 dianggap seperti komedi putar yang seolah bergerak, namun tidak berdampak signifikan terhadap perubahan terhadap birokrasi. Hal ini diungkapkan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto. M.Si dalam upacara pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan III Tahun 2021 di ASN Corporate University, Pejompongan, Senin, (8/3).

Adi Suryanto menambahkan, Reformasi Birokrasi telah menjadi salah satu program prioritas dalam visi Presiden Joko Widodo, yang dituangkan dalam beberapa fokus kegiatan antara lain penguatan sistem merit menuju smart ASN, penguatan SAKIP guna membangun efektifitas dan efisiensi pemerintahan, perluasan zona integritas, penerapan e-government, serta penataan kelembagaan yang lincah dan dinamis.

“Oleh karena itu, pemimpin perubahan dibutuhkan sebagai upaya mengakselerasi proses reformasi yang sedang berlangsung. Disinilah peran pimpinan sektor publik tidak hanya menjadi agen perubahan dalam instansinya, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak utama yang mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia (world class bureaucracy),” ungkapnya.

Kepala LAN menegaskan, pemimpin sektor publik harus menjadi champion-champion inovasi yang mengetahui setiap permasalahan organisasinya, kemudian menentukan skala prioritas dan mencari solusi dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut.

“Sebagai pemimpin harus mengerti seluk beluk organisasi dan setiap permasalahannya, hal ini juga juga terkait dengan inovasi proyek perubahan yang harus dibuat oleh masing-masing peserta sebagai salah satu wujud program pembelajaran yang berbasis pada pengalaman atau experiencial learning” ungkapnya.

Dalam PKN Tingkat II Angkatan III Tahun 2021 ini, peserta akan dibekali dengan kompetensi kepemimpinan strategis yang merupakan kompetensi manajerial untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

“Terakhir saya ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan mengingat pelatihan ini dilakukan secara blended learning yaitu on campus dan off campus maka jika terdapat keluhan kesehatan agar segera menyampaikannya kepada penyelenggara untuk dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN, Dr. Basseng, M.Ed melaporkan bahwa PKN Tingkat II Angkatan III Tahun 2021 diikuti oleh 60 orang peserta yang berasal dari 8 Kementerian, berjumlah 17 orang, 10 LPNK/LTN, berjumlah 22 orang, 14 Pemerintah Daerah, berjumlah 21 orang.

Ia juga menambahkan pelatihan ini dilaksanakan dengan metode blended learning yaitu dengan memadukan metode klasikal dan metode distance learning (pembelajaran jarak jauh). Dengan metode ini, peserta akan mengikuti pembelajaran PKN Tingkat II secara klasikal di ASN Corporate University, pada tahap awal dan akhir serta secara distance learning dari tempat kedudukan masing-masing dengan memanfaatkan teknologi informasi (Learning Management System/LMS) dan aplikasi online video meeting/conference. Dan pada tahap akhir peserta akan melaksanakan taking ownership dan implementasi proyek perubahan.

Skip to content