Jakarta – Sebagai wujud apresiasi komitmen Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam membangun zona integritas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 2020 yang digelar oleh Kementerian PAN RB secara Virtual, Senin (21/12).
LAN berhasil meraih predikat WBK melalui 4 (empat) unit kerja yaitu Politeknik STIA LAN Makassar, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP) LAN Makassar, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) LAN Jatinangor dan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara (PusbangkomPimnas MASN).
Pada kesempatan tersebut Wakil Presiden RI, KH. Maruf Amin yang hadir secara virtual mengatakan, bahwa memasuki era Revolusi Industri 4.0, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas oleh karena itu pemerintah terus mendorong setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk LAN untuk berkomitmen dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Sebagaimana diketahui bahwa reformasi birokrasi merupakan pilar dalam mencapai visi Indonesia maju 2045, maka pemerintah berkomitmen untuk mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga dan daerah, maka kita harus memastikan tegaknya integritas dalam birokrasi,” ungkapnya.
Wapres menambahkan, keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung dengan upaya serius segenap elemen aparatur negara mulai dari pucuk pimpinan tertinggi sampai dengan pegawai dalam rangka menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tidak hanya itu saja, keberhasilan reformasi birokrasi ini juga sangat ditentukan oleh SDM aparatur yang unggul dan berintegritas sebagai agen perubahan untuk memajukan bangsa.
“Kompetensi dan profesionalitas ASN perlu ditingkatkan, disinilah peran instansi pengembangan kompetensi aparatur, dalam hal ini LAN dapat mengambil peran secara optimal dengan memberikan pendidikan dan pelatihan aparatur yang berkualitas,” tambahnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Wapres menjelaskan, ukuran integritas dapat dilihat dengan beberapa faktor, pertama, kejujuran sebagai suatu nilai dasar dan filosofi yang harus dimiliki, diyakini dan diimplementasikan ASN dalam setiap pelaksanaan tugasnya, kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang didukung dengan sikap moral yang bertanggung jawab, ketiga, kemampuan bekerjasama dan kolaboratif secara profesional untuk menciptakan kinerja terbaik, dan terakhir, pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Integritas instansi pemerintah beserta aparaturnya harus ditegakkan sebagai formulasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta dampak negatif lainnya, maka dari itu Ma’ruf menegaskan, bahwa setiap ASN harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas” ungkapnya.
Wapres berharap, keberhasilan pembangunan zona integritas menuju zona WBK dan WBBM mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, hal ini harus terus didorong sehingga tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan efisien dapat terwujud.
Dalam kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 2020 terdapat dari 681 unit kerja pelayanan mendapatkan WBK dan 82 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM yang tersebar pada 22 Kementerian, 5 Lembaga Negara, 4 Lembaga Setingkat Menteri, 19 Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 2 Lembaga Non Struktural, 7 Pemerintah Propinsi, 9 Pemerintah Kota, 30 Pemerintah Kabupaten.