Samarinda – Banyak capaian pemerintah yang tampaknya tidak mendapatkan respon yang baik dari publik sehingga berdampak pada menurunnya public trust. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan muncul pandangan pemerintah tidak melakukan apa-apa. Padahal kalau dilihat perkembangan saat ini tentu banyak perkembangan yang telah terjadi. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah harus mampu menjawab tuntutan publik ini sehingga kepuasan publik dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Mariman Darto, SE, M.Si, pada Webinar bertajuk “Strategi Branding: Upaya Membangun Public Trust Pemerintah di Tengah Tuntutan Agile Government” melakui video conference, Senin (14/12).
“Saat ini kita berada pada kondisi yang sudah baik pada cara pandang atau perubahan mindset dalam bekerja. Selain itu, bekerja secara adaptif dan membangun kemampuan dalam mengkomunikasikan program menjadi hal penting dalam mewujudkan Agile Government. Saya berharap semoga kegiatan webinar ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat khususnya kepada kami di Puslatbang PKDOD yang natinya akan menjadi pilot project strategic marketing, sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan yang paripurna kepada publik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin meningkat”, tutupnya.
Sejalan dengan apa yang diutarakan Mariman, Silih Agung Wasesa (Pakar Branding) selaku narasumber pada webinar ini mengatakan bahwa sebagus apapun branding kalau tidak ditampilkan maka akan menjadi percuma. Poin pentingnya adalah bagaimana branding nantinya akan mampu menciptakan situasi di mana masyarakat merasa pemerintah hadir. Ini yang menjadi penting karena pemerintah sangat dekat dengan kehidupan kehidupan sehari-hari.
“Kunci yang paling sederhana adalah reputasi pemerintah akan kuat ketika pemerintah mampu menciptakan connecting experience dan kedekatan emosional (emotional bonding) dengan target audiens dan masyarakat, karena hal tersebut mendominasi keinginan untuk selalu berhubungan karena solusi terus menerus yang dihadirkan”, tambahnya.
Dalam paparannya, Silih menjelaskan jika government branding dapat menciptakan relasi berbasis mutual benefit yang dekat dengan kehidupan masyarakat secara langsung (audiens tidak hanya mengenal pemerintah melalui iklan, advertorial dan materi publikasi lain), maka akan terbangun suatu substansi penting yang membuktikan Pemerintah hadir untuk masyarakat, sehingga Pemerintah secara otomatis akan menjadi cerita baik sehari-hari di kalangan masyarakat.
“Apa yang menjadi prinsip branding adalah content atau kita tahu apa yang akan kita beri ke masyarakat. Selanjutnya adalah kita harus memahami konflik atau masalah sehingga nantinya akses pengganggu masyarakat menuju ke pelayanan publik dapat terpecahkan. Solusi-solusi tersebut disinergikan dan dibuat narasi tunggal dengan demikian masyarakat akan merasa negara hadir”, tutupnya.
Acara webinar ini diikuti sebanyak lebih dari 300 peserta secara virtual melalui zoom video conference dan juga disiarkan secara langsung melalui YouTube Lembaga Administrasi Negara RI. (humas)