Jakarta – Information Technology University Islamabad bekerja sama dengan Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan Leadership Lab bertema “Recruitment and Promotion of Civil Servants: Gender and Equity.”, Kamis (19/9). Acara ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, menampilkan Prof. Dr. Nurliah Nurdin, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, sebagai pembicara utama, dan Abiha Zahra sebagai moderator. Dalam paparannya, Prof. Nurliah membuka diskusi dengan menggambarkan pembagian peran tradisional antara perempuan dan laki-laki di masyarakat, di mana perempuan sering kali terbebani tanggung jawab domestik, sementara laki-laki berfokus pada mencari nafkah. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu alasan terjadinya gender gap yang masih berlangsung hingga saat ini.
Prof. Nurliah melanjutkan dengan memaparkan data yang menarik: persentase perempuan di birokrasi Indonesia mencapai 56%, tidak jauh berbeda dengan Pakistan yang mencatat angka 50%. Namun, ketika melihat jumlah perempuan yang menduduki jabatan di parlemen, Indonesia berada di angka 21%, sedangkan Pakistan di 20%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tingkat kesetaraan gender di kedua negara masih rendah. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif guna mendorong partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan.
Dalam konteks ini, beliau merekomendasikan beberapa kebijakan penting ke depan, termasuk peningkatan kebijakan sensitif gender di sektor pendidikan dan pekerjaan, promosi peluang mentorship dan kepemimpinan bagi perempuan, serta insentif untuk keberagaman gender di posisi korporat dan politik. Prof. Nurliah menekankan bahwa langkah-langkah ini dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan struktural yang ada dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi dalam birokrasi.
Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri sipil, serta mendorong implementasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif di masa depan. Dengan kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemangku kepentingan, langkah menuju birokrasi yang lebih setara diharapkan dapat terwujud.