Jakarta – Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Launching Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan berkesempatan mengundang Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. sebagai narasumber yang memberikan materi berjudul “Pengawasan Partisipatif dan Launching Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024”. Kegiatan yang terbagi dalam beberapa sesi ini dibuka dengan sambutan dari Bapak Afifuddin selaku Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta yang memaparkan laporan kegiatan, dan juga menghadirkan Bapak Burhanuddin (Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas) sebagai narasumber dengan Pemaparan IKP Pemilihan Provinsi DKI Jakarta.
Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA menyampaikan riset Freedom House yang meneliti 210 negara masih menempatkan Indonesia pada “partly free” dengan nilai 57 dimana angka political rights dan civil liberty masih di angka 29 dan 28 (angka 100 terbaik dalam indeks capaian demokrasi). Indeks Kerawanan Pemilu bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan secara keseluruhan terhadap kekerasan dan dampak serta kolaborasi pencegahannya. IKP Bawaslu DKI Jakarta menemukan indikasi kerawanan pada kampanye, penggunaan hak pilih, pemungutan dan penghitungan suara, penyelenggaran dan pemilihan, dengan fokus rawannya identitias politik. Namun, Nurliah Nurdin menegaskan agar menempatkan terminology Identiitas Politik sebagai bagian dari politik identitas yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap pemilu dimanapun didunia. Dia adalah bagian dari pernyataan sikap politik dan kepentingan yang dibawa oleh kelompok sosial masyarakat agar suara mereka didengarkan. Identitas berbasis usia, etnis, suku bangsa, agama, gender, pekerjaan, afiliasi partai politik, wilayah kota dan desa bahkan kelas sosial, kelompok “the have” and “the have not”.
Membandingkan dengan indikator kerawanan pemilu versi Freedom House yaitu fokus pada pelaksanaan Peraturan Kepemiluan, proses pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, Batasan keuangan kampanye, penghitungan suara, hasil serta yang paling utama adalah akuntabilitas penyelenggara pemilu dan transparasi akses publik. FH sendiri fokus pada 3 dimensi pemilu yaitu Sistem elektoral dan partisipasi politik; HAM yang membantu pengguna membandingkan kekuatan dan kelemahan antarnegara; Mempertimbangkan bagaimana isu digital, elektoral, dan hak asasi manusia berinteraksi. Indikator kerawanan pemilu perlu memperhatikan indikator substansif yang masih menjadi permasalahan di Jakarta maupun Indonesia yaitu tidak adanya Batasan dana kampanye yang tegas yang menyebabkan politik uang setiap pemilu sangat massif bahkan menjadikan poliitik uang tersebut bagian tidak terpisahkan dari keterpilihan pasangan calon atau aktor politik. Hal ini yang harus dicegah secara bersama sama, kolaborasi antara Bawaslu, Perguruan Tinggi dan Lembaga lain.
Prof. Dr. Nurliah Nurdin juga menguraikan beberapa masukan terhadap IKP, terkait metode pengumpulan & analisis data tidak transparan & kurang akurat, sehingga hasil IKP bisa tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, IKP sering kali dianggap terlalu umum dan menyulitkan untuk menentukan langkah pencegahan yang spesifik dan efektif, hasil IKP bisa dimanipulasi atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik misal kesalahan persepsi tentang identitas politik, dan IKP perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai keefektifannya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
Kegiatan ini mengundang 43 peserta dari Bawaslu DKI Jakarta dan Partai di DKI Jakarta termasuk para stakeholder, turut dihadiri juga oleh media berita seperti Metro TV, TV ONE, Kompas TV. Dengan hadirnya Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta sebagai salah satu narasumber, Bawaslu DKI Jakarta berharap dapat menerapkan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam membantu penyelenggaraan pemilu yang aman dan adil.