Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini tersebut diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Jumat (12/7). Atas pencapaian tersebut maka LAN kembali berhasil mempertahankan opini WTP selama 17 kali berturut-turut.
Dalam sambutannya saat menerima opini, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala LAN Dr. Muhammad Taufiq, DEA menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan wujud konsistensi LAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam mewujudkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas keuangan negara secara transparan. LAN juga mengapresiasi kinerja tim pemeriksa BPK atas rekomendasi yang diberikan kepada LAN sebagai upaya perbaikan terhadap tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel di lingkungan LAN.
“Berdasarkan rekomendasi tindak lanjut BPK ini, kami juga akan berkoordinasi dengan Sekretaris Utama untuk terus berupaya memperbaiki pengelolaan dan penggunaan keuangan dengan lebih tertib dan akuntabel, agar temuan serupa tidak terulang kembali di tahun depan. Pada prinsipnya LAN akan terus mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku,” tutupnya
Dalam agenda tersebut, BPK yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat VII. C2, Hanif Mohamad Taufiq menyerahkan 2 buku kepada LAN, yaitu buku Laporan Keuangan dan Buku Kepatuhan atas Sistem pengendalian internal dan temuannya.
Hanif juga menyampaikan masih ada beberapa temuan minor, namun hal ini tidak berakibat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga LAN masih layak memperoleh opini WTP. BPK juga mendorong LAN tidak hanya mampu mempertahankan opini WTP melainkan juga mampu meningkatkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (HPTL) yang saat ini masih pada angka 93,33 persen.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM, Inspektur LAN, Hari Nugraha, SE., MPM, Kepala Biro Umum, Yusuf Gunawan Idris, SE, ME dan jajaran pimpinan tinggi pratama lainnya.