Bandung – Program Studi Administrasi Pembangunan Negara menggelar Kuliah Umum Dosen Tamu dengan tema utamanya, yaitu “Proses Kebijakan Publik dan Praktik Governansi di Indonesia” yang digelar secara blended, di Aula Politeknik STIA LAN Bandung Jumat (7/5). Tema ini diangkat dengan maksud untuk memberikan bekal ilmu kepada mahasiswa prodi APN khususnya, bahwa proses kebijakan publik dan praktik governansi sangatlah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.
Kuliah Dosen Tamu sendiri ialah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen atau tenaga pengajar dari luar lingkungan perguruan tinggi dan ahli bidang tertentu yang diundang dalam rangka mentransformasikan ilmu kepada mahasiswa. Pada kesempatan ini, Prodi APN Politeknik STIA LAN Bandung menghadirkan Dr. Riant Nugroho, M.Si, sebagai narasumber. Beliau merupakan pakar kebijakan publik serta Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI).
Acara dibuka oleh sambutan Wakil Direktur I Bidang Akademik, Dr. Teni Listiani, S.E., M.M. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan kuliah umum dosen tamu ini merupakan salah satu komitmen Politeknik STIA LAN Bandung dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik. Beliau sangat mengharapkan pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Riant selaku narasumber dalam kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa, baik dari sisi teoritis maupun tataran praktisnya.
Sejalan dengan pendapat Wakil Direktur I, Guru Besar sekaligus Koordinator Mata Kuliah Kebijakan Publik Politeknik STIA LAN Bandung, Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL., M.Si. mengungkapkan bahwa praktek kebijakan publik menjadi satu bahasan yang menarik di kalangan masyarakat.
Acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi mengenai Pemahaman dan Praktek Kebijakan Publik di Indonesia dan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi dosen dan mahasiswa untuk dapat memahami proses kebijakan publik dan mengawal penyelenggaraan kebijakan publik agar sesuai dengan tujuan bernegara.