Jakarta – Kebijakan Publik sejatinya disusun untuk menyelesaikan masalah publik, bukan untuk menghasilkan sebuah masalah baru. Untuk itu sudah seharusnya bahwa sebuah kebijakan publik dapat dipertanggung jawabkan secara teknokratis maupun ilmiah. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Tri Widodo Wahyu Utomo saat melakukan kunjungan ke åkantor SMERU Research Institute, Rabu (30/5)
“Idealnya kebijakan publik ditetapkan dengan pertimbangan yang matang, menggunakan evidence based, bukan ditetapkan secara merta dan kemudian dicabut karena mendapat banyak penolakan. Bukan berarti selalu dikarenakan akan kebijakannya yang kurang baik, namun sering ditemui hal tersebut dikarenakan tidak ada komunikasi publik yang baik”, tambahnya.
Sejalan dengan hal tersbut, Direktur SMERU Widjajanti Isdijoso menyampaikan berkomitmen menghasilkan riset yang berkualitas. Hasil-hasil riset tersebut menurutnya bisa menjadi referensi yang digunakan oleh publik, termasuk pengambil kebijakan. “Kami juga memiliki kerjasama dengan berbagai instansi. Selain menyampaikan hasil riset kami yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan naskah akademik, kami juga beberapa kali memberikan masukan terkait metode ataupun aplikasi di lapangan yang dilakukan oleh sebuah instant dalam melakukan kajian”, tambahnya.
Kegiatan dikusi tersebut diikuti oleh perwakilan Analis Kebijakan dan perwakilan Tim Reformasi Birokrasi LAN, untuk memperluas ruang pandang dalam melakukan analis kebikajan. SMERU terpilih karena telah memberikan kontribusi besar kepada pembuat kebijakan melalui penelitian, dialog, dan debat publik yang berorientasi pada kebijakan.
Diskusi tersebut membahas berbagai hal terkait proses analisis kebijakan mulai dari persiapan, riset, hingga diversifikasi produk untuk membuat sebuah hasil riset atau analisis dapat dikonsumsi oleh publik yang lebih luas. (humas)