Jakarta – Di tahun 2030 mendatang Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi dimana angkatan usia produktif akan mendominasi populasi penduduk dan menyangga perekonomian. Menyikapi bonus demografi tersebut pemerintah terus berupaya menurunkan prevalensi stunting atau kekurangan gizi kronik yang dinilai masih cukup tinggi di angka 21,6 persen pada tahun 2023 lalu, dan di tahun 2024 ini ditargetkan dapat turun hingga 14 persen. Oleh karena itu penting untuk melakukan kolaborasi oleh seluruh elemen pemerintah dalam upaya penanganan stunting ini. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA setelah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara LAN dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/5).
Seusai penandatanganan yang dilakukan pada acara Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan Tahun 2024 ini, Muhammad Taufiq menjelaskan, penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen LAN untuk menurunkan angka stunting melalui kerjasama di bidang pengembangan kapasitas aparatur yang melingkupi analis kebijakan administrasi negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN. Melalui kerjasama ini LAN berkomitmen untuk mendukung program penanganan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen di tahun 2024 ini.
Sementara itu, pada kesempatan terpisah, Kepala BKKBN, Dr.(HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (k) menyampaikan apresiasi kepada LAN yang telah berkomitmen menjadi mitra BKKBN dalam upaya mensukseskan program prioritas pemerintah yaitu penanganan penurunan angka stunting.Hasto Wardoyo berharap, BKKBN dan LAN dapat terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi ASN yang dapat memberikan dampak pada upaya pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting di tanah air. (humas)