Jakarta – Tantangan lingkungan strategis dalam organisasi pemerintahan semakin besar, untuk itu kolaborasi menjadi salah satu strategi yang dinilai mampu untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Perlu disadari bahwa kolaborasi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya menata dan mengelola bangsa dan negara dalam mencapai tujuan yaitu Indonesia Maju. Reformasi berdampak yang saat ini tengah digulirkan pemerintah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen penyelenggara pemerintah sehingga dapat tercapai tujuan prioritas nasional. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA saat memberikan sambutan dalam kegiatan forum kolaborasi FORSES sekaligus Halal Bihalal di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Jumat (3/5).
FORSES sendiri merupakan forum yang anggotanya merupakan Sekretaris Menteri Kooordinator, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Mentari, Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten, Kasum TNI, Asrena TNI, Asrena Polri. FORSES acapkali menggelar pertemuan rutin yang dilaksanakan di berbagai kementerian/lembaga.
“Seperti kita ketahui saat ini dalam reformasi birokrasi berdampak, dibutuhkan upaya kerjasama dan kolaborasi untuk menata birokrasi. Tidak hanya sebatas hal-hal formalitas semata melainkan perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan matang agar memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Kegiatan FORSES ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah upaya melakukan kolaborasi seluruh elemen pemerintah menuju satu tujuan yang sama yaitu Indonesia mandiri, berkepribadian dan berdaulat”, tandasnya.
Lebih jauh, Muhammad Taufiq menjelaskan, tren birokrasi sekarang ini adalah menghadapi lingkungan strategis yang amat dinamis. Salah satu dampaknya adalah kebijakan pemerintah yang silih berganti dengan cepat, maka melalui forum ini dapat menjadi sarana pembelajaran dan sharing pengetahuan bagi sesama pejabat publik dalam rangka meng-update informasi terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Selain perubahan kebijakan, terdapat pula perubahan terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini dipisahkan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Isu strategis lainnya adalah grand design road map reformasi birokrasi telah memasuki tahun terakhir oleh karena itu kita perlu menyusun arah kebijakan reformasi birokrasi di tahun-tahun mendatang.” lanjutnya.
Muhammad Taufiq menjelaskan, sebagai jantung sebuah reformasi birokrasi, Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam pencapaian target-target prioritas nasional, untuk itu perlu dipersiapkan SDM aparatur yang memiliki talenta unggul. Maka pengembangan kompetensi aparatur mutlak dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, terlebih dengan adanya aturan dalam UU 20/2023 yang mewajibkan ASN untuk mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran terintegrasi.
”Tugas kita sebagai seorang pimpinan adalah mendorong setiap ASN untuk terus belajar dan meningkatkan potensi dan kemampuannya, bukan hanya sekedar ritual dan formalitas semata, tetapi pembelajaran tersebut memiliki dampak signifikan bagi perubahan perilaku, cara kerja, dan budaya kerja ASN” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, Ia juga menjelaskan, LAN tengah mengembangkan platform pembelajaran terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh ASN di seluruh indonesia, melalui platform tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh ASN. Dari sisi kebijakan sendiri, LAN telah menerbitkan Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (Corporate University), yang kedepannya dibutuhkan kolaborasi seluruh instansi pemerintah untuk mengisi bahan-bahan pembelajaran yang dibutuhkan oleh ASN.
“Harapan saya, para Bapak/Ibu Sekretaris Instansi Pemerintah memiliki peranan penting dalam mendorong ASN-nya agar memiliki budaya belajar (learning culture) untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan mewujudkan smart ASN 2025 mendatang.” tutupnya.
Sementara itu dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dr. Ir Noor Sidharta, M.H., M.BA sekaligus Ketua FORSES menyampaikan kolaborasi Forses ini telah eksis dilaksanakan setiap dua bulan sekali, dan saat ini LAN yang menjadi tuan rumah. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi para pemangku jabatan sekretaris baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing.
Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan gunungan silaturahmi FORSES kepada Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Ir. Dwi Budi Sutrisno, M.Sc sebagai simbolis penunjukan BMKG sebagai tuan rumah forum kolaborasi FORSES selanjutnya.