Aceh Besar – Puslatbang KHAN dan SKALA adakan Lokakarya Metode Penyusunan Rekomendasi Kebijakan untuk Pelayanan Dasar Inklusif dalam meningkatkan kompetensi Analis Kebijakan, Rabu (27/3)
Kepala Puslatbang KHAN LAN RI Said Fadhil dalam sambutannya mengatakan bahwa terkait pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memiliki fungsi Pengembangan Kompetensi ASN tentu sangat mendukung terkait kegiatan ini. “Diharapkan Lokakarya penyusunan Policy Brief ini nantinya bisa meningkatkan kompetensi ASN untuk memberikan alternatif-alternatif rekomendasi kebijakan bagi pengambil kebijakan yang nantinya diharapkan dapat lebih cepat dan efektif”.
Yusrizal Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Aceh mewakili Pemerintah Aceh dalam kata sambutannya mengatakan keberadaan profesi Analis Kebijakan hadir untuk mengisi ruang perbaikan kebijakan publik di Indonesia. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) sebagai sebuah jabatan fungsional yang baru lahir pada tahun 2013 di dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), memberikan sebuah harapan baru bagi tumbuhnya atmosfer kebijakan publik di Indonesia yang lebih baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan publik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya didasari oleh intuisi, opini dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan.
Dicky Arisandhi sebagai Provincial Aceh Lead SKALA mengatakan bahwa SKALA merupakan program kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar yang berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia seperti manajemen keuangan publik, standar pelayanan minimal, Perencanaan dan Penganggaran, kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial). Tujuan lokakarya ini yaitu peningkatan kompetensi Analis Kebijakan, Fungsional Perencana di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus kepada kebijakan publik melalui Workshop Pembuatan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief). Diharapkan nantinya bahwa analis kebijakan bisa memberikan alternatif-alternatif rekomendasi kebijakan kepada pengambilan kebijakan nantinya terkait permasalahan yang dihadapi.
Adapun yang menjadi fokus isu kebijakan publik yaitu terkait pengelolaan keuangan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sistem Informasi dan Data, dan kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) ujar Dicky.
Kegiatan Lokakarya tersebut akan dilaksanakan selama dua hari yaitu tgl 27 s.d 28 Maret 2024 dan diikuti oleh Analis Kebijakan di lingkungan SKPA, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).